RADAR JOGJA – Ketua Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Jogja Heroe Poerwadi meminta masyarakat bijak menyikapi kondisi terkini. Berupa aksi lockdown yang dilakukan oleh sejumlah perkampungan. Tanpa disadari aksi ini justru rentan menimbulkan konflik sosial.

Di satu sisi Wakil Wali Kota Jogja ini memahami keresahan warganya. Munculnya aksi local lockdown bukan sepenuhnya menutup akses bagi warga luar. Hanya sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah perkampungan masing-masing.

“Aksi ini justru rentan terjadi konflik sosial, baik antar masyarakat maupun dengan pemerintah. Perlu kesiapan matang untuk lockdown, bukan hanya sekadar menutup dan selesai,” jelasnya dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (30/3).

Menurutnya lockdown tak sekadar berbicara pembatasan akses. Harus dipertimbangkan kesiapan seluruh elemen masyarakat. Terutama terkait pemenuhan logistik konsumsi dan produktifitas perekonomian.

Heroe tak ingin tertutupnya kedua aspek ini dapat menimbulkan permasalahan baru. Terlebih jika aksi lockdown dilakukan tanpa kejelasan waktu dan konsep. Cara paling efektif justru dengan mendata semua warga perantau yang masuk wilayah perkampungan.

“Ya kami memahami reaksi pimpinan masyarakat di wilayah yang memang merasa perlu melindungi. Sudah kami berikan pemahaman agar mengawal saja. Mendorong segera periksa kesehatan dan isolasi diri kepada perantau,” katanya.

Tak hanya sekadar wacana, pihaknya juga meminta jajaran kelurahan dan kecamatan aktif edukasi. Terutama memberikan pemahaman tentang dampak dari lockdown. Untuk selanjutnya dioptimalkan peran RT/RW dalam mendata dan mengedukasi para perantau yang pulang.

Beberapa catatan telah dia pegang dalam upaya klarifikasi. Sepeti di RT 18 RW 3 Patangpuluhan pengurus kampung menyatakan bukan lockdown tapi pembatasan akses jalan. Ini karena jalan tembus ke Bantul dilewati pendatang dari Jakarta dan Semarang.

Adapula di RT 35 RW 7 Wirobrajan berupa pembatasan akses jalan. Penyebabnya ada warga RW sebelah yang meninggal di Malaysia dan dimakamkan di Mancasan. Warga menolak rombongan pelayat tersebut melalui kawasannya. Sehingga rombongan melalui jalan lainnya.

“Tegalrejo ada 20-an spanduk lockdown yang dipasang di gang masuk perkampungan. Setelah Forkompimka datang dan diskusi akhirnya semua sudah dilepas oleh pengurus RT/RW setempat. Tulisan akhirnya disepakati berubah menjadi tamu atau pemudik harap lapor RT/RW setempat,” ujarnya. (dwi/ila)