RADAR JOGJA – Beberapa kampong di Kota Jogja juga mulai memberlakukan “lockdown”. Hanya konsepnya berbeda dengan lockdown atau karantina wilayah yang diterapkan negara di luar negeri.

“Warga yang mau bekerja masih bisa keluar masuk, hanya harus disemprot disinfektan dulu,” kata tokoh pemuda di Kampung Mertolulutan, Ngampilan, Denta Nur Fatria, disela kegiatan pemasangan spandung untuk menutup salah satu gang kampung, Minggu (29/3).  Menurut dia, warga tetap bisa beraktivitas seperti biasa, hanya aksesnya dibatasi di satu gang.

Menurut warga RW 04 Mertolulutan itu, upaya tersebut sudah atas kesepakatan bersama warga. Tidak ada pembatasan aktivitas warga. Hanya disarankan untuk banyak beraktivitas di dalam rumah. Penutupan gang,  tujuannya untuk menghindari warga dari luar kampung masuk selama pendemi korona ini. “Antisipasi saja, apalagi kalau lihat kerja keras petugas kesehatan. Lebih baik jangan ada yang sakit atau menulari warga,” tegas Denta yang bekerja di RS Panti Rapih ini.

Terkait dengan pemudik maupun warga luar daerah yang datang, Denta menegaskan tidak menolak, selama dipastikan sudah melapor ke kepolisian serta kecamatan. “Harus melapor dulu dan wajib menjalani karantina 14 hari, dilarang berbaur dulu dengan warga yang lain,” ungkapnya.

Upaya pencegahan yang sama juga dilakukan warga di RW 14 Juminahan, Danurejan. Para pemudik maupun warga luar daerah tetap diterima masuk kampung selama sudah melapor ke Polsek dan kecamatan. Keluarga pemudik pun akan dibekali surat untuk pelaporan kondisi pemudik selama karantina. “Sudah ada sosialisasi dari kecamatan dan polisi, jika ada pemudik atau pendatang harus lapor dulu,” jelas tokoh pemuda Juminahan, Magribiadi.

Pria yang akrab disapa Adi ini menambahkan, warga Juminahan juga tidak melakukan lockdown. Hanya membatasi pintu masuk dan keluar warga. Selain sebagai antisipasi pesebaran virus korona, langkah tersebut juga sebagai upaya peningkatan keamanan wilayah. Apalagi sudah ada imbauan untuk tidak melakukan ronda sebagai penerapan social distancing. “Untuk jaga-jaga, di sini pukul 19.00 sekarang sudah sepi,” ungkapnya. “Apalagi kemarin warga sempat menemui ada warga tak dikenal masuk kampung saat dini hari,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengaku, memahami reaksi pimpinan masyarakat di wilayah yang memang merasa perlu melindungi warganya. Tapi setelah didatangi forum koordinasi pimpinan kecamatan setempat, beberapa kampung akhirnya mencopot spanduk. “Tulisan akhirnya disepakati berubah menjadi tamu maupun pemudik harap lapor RT dan RW setempat,” jelasnya.

Menurut HP, pemasangan spanduk tersebut atas hasil kesepakatan pengurus RT dan RW dengan warga. Karena merasa perlu melindungi warganya. Tetapi setelah diberi penjelasan dengan benar, akhirnya mereka mengawal warga yg datang atau mudik untukmendorong segera periksa dan isolasi diri. “Inilah kebersamaan warga Jogja, saling menjaga dan saling melindungi,” tutur Ketua Gugus Penanganan Korona Kota Jogja itu.

Sedang  Wakil Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemprov DIJ Biwara Yuswantana meminta agar gerakan ini tetap bijak. Tidak melarang sepenuhnya warga perantau untuk masuk. Bagi perantau ada skema wajib. Berupa pemeriksaan kesehatan dan pendataan. “Saya kira kearifan lokal, modal sosial yang mempunyai inisiatif untuk melakukan upaya-upaya melindungi warganya dari penularan Covid-19 ini. Tapi untuk pendatang memang wajib didata oleh RT dan RW setempat,” ujarnya.

Prinsip penerapan kebijakan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Setiap perantau, lanjutnya, wajib melakukan isolasi secara mandiri selama 14 hari. Apabila selama masa isolasi sakit, diwajibkan periksa ke fasilitas kesehatan. “Sesuai arahan pak Gubernur (HB X) ada klasifikasi ODP. Jadi perantau yang datang otomatis seperti itu. Ini wujud antisipasi, terutama bagi yang datang dari daerah terpapar,” katanya. (dwi/wia/pra)