RADAR JOGJA – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ Biwara Yuswantana meminta masyarakat mulai menggaungkan pembatasan sosial. Metode ini menurutnya lebih efektif daripada tindakan lockdown maupun karantina wilayah.
Sasarannya adalah para pendatang yang masuk ke Jogjakarta. Konsepnya, pendataan riwayat perjalanan dan kondisi kesehatan. Selain itu juga penerapan satu akses pintu di setiap perkampungan. Tujuannya untuk memudahkan pemantauan para pendatang yang pulang dari peraduan.
“Konteksnya bukan melarang tapi mendata. Lalu setelahnya kalau tidak sangat perlu lebih baik tinggal di rumah dulu selama 14 hari. Apabila ada kebutuhan mendesak boleh keluar tapi ikuti protokolnya,” jelasnya ditemui di Kompleks Kantor Kepatihan Jogjakarta, Senin (30/3).
Protokol kesehatan ini meliputi jaga jarak, mengenakan masker dan cuci tangan selama saat masuk dan keluar rumah. Selain itu menggunakan pakaian tertutup selama beraktivitas di luar ruang. Ada pula penyemprotan disinfektan kepada perangkat yang dibawa untuk aktivitas luar ruang.
Protokol ini juga menyebutkan adanya pemeriksaan kesehatan bagi pendatang. Yang kesehatannya menurun sesuai dengan gejala Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) wajib memeriksakan diri.
“Kalau kemudian merasakan bagian yang tidak nyaman gregesi periksa ke Puskesmas. Tapi prinsipnya itu kalau tidak perlu dan mendesak diusahakan tetap dirumah saja,” pesannya.
Pernyataan Biwara didukung dengan data Dinas Perhubungan DIJ, jumlah pendatang yang masuk ke Jogjakarta mencapai kisaran 70 ribu. Angka ini merupakan penghitungan sejak lima hari terakhir.
Jumlah ini dipastikan akan terus bertambah ke depannya. Sehingga penerapan pembatasan sosial adalah cara yang efektif. Tentu dengan adanya peran aktif dari pendatang. Selain itu jemput bola dari RT/RW hingga tingkat kecamatan.
“Muaranya kemudian akan ada di tingkat desa. Silahkan konsolidasi Lurah, Camat, Babin dan Bhabinkamtibmas. Termasuk masyarakat yang melakukan pembatasan. Agar pendataan dilakukan dengan tertib. Jangan ada gesekan, kedepankan spirit mereka saudara kita,” ujarnya.
Disinggung mengenai penutupan wilayah perbatasan, Biwara tidak berbicara banyak. Menurutnya lingkup ini akan melibatkan instansi yang sangat komplek. Tak hanya antar pemerintah daerah tapi terpusat kepada pemerintah pusat.
“Masih tunggu dua sampai tiga hari ini untuk penutupan perbatasan. Itu perlu digodog secara matang karena kebijakan antar wilayah,” katanya. (dwi/tif)
