RADAR JOGJA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIJ menyepakati redesain Anggaran Pemasukan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 26,9 miliar. Seluruhnya digunakan sebagai penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Ketua Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji memastikan para legislator telah menyetujui. Sehingga pemanfaatan dana kedaruratan ini bisa digunakan. Terutama untuk pemenuhan kebutuhan penanganan Covid-19.
“Dewan (DPRD Jogjakarta) tak keberatan. Kami tak bisa batasi waktu keseluruhan. Kalau kaitannya penyediaan alat di rumah sakit kan dipakai terus. Kami buat bertahap,” jelasnya, Rabu (1/4).
Pria yang juga menjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ ini menuturkan penggunaan dana berlaku secara bertahap. Alokasi pertama turun kisaran sebesar Rp 9,1 Miliar. Untuk tahapan kedua mengacu pada evaluasi penggunaan tahap pertama. Asal dana memanfaatkan belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp 14,8 miliar. Adapula sisa realokasi atau redesain APBD. Pemanfaatan merupakan pengalihan yang belum terjalin kontrak dengan pihak ketiga.
“Kalau akan dimanfaatkan untuk itu, DPRD tak keberatan. Untuk pemanfaatan tahapan kedua lihat perkembangannya seperti apa,” ujarnya.
Turunnya dana ini diikuti dengan adanya anggaran jatah hidup bagi warga miskin. Alokasi yang diturunkan sebesar Rp 675 ribu per kepala keluarga. Nominal ini, lanjutnya, tetap menunggu perhitungan Pemprov DKI Jakarta.
Total paket jatah hidup yang disiapkan mencapai 34.400 paket. Peruntukan paket ini selama dua bulan. Seluruhnya didistribusikan kepada 19.200 kepala keluarga kategori miskin di Jogjakarta.
“Kami pakai penghitungan sementara sambil menunggu Jakarta. Kalau misalnya Jakarta sudah memberikan, alokasinya kami ubah. Kalau Jakarta sudah memberikan cukup, bisa untuk alokasi yang lain,” katanya.
Paket jatah hidup ini berisi sembilan bahan pokok. Hanya saja tak menutup kemungkinan terdistribusi dalam nilai nominal uang. Dengan harapan dapat memutar roda perekonomian. Muncul proses transaksi dari warga kepada penyedia kuliner maupun pedagang di pasar.
“Kalau diberikan uang ada baiknya. Nanti ekonomi jalan. Orang beli makan, warung makan dapat. Warung makan belanja kebutuhan sayur, beras ke petani. Petani dapat, ekonomi akan jalan,” ujarnya. (dwi/tif)
