RADAR JOGJA – Komisi A DPRD DIJ mendorong pemerintah daerah untuk melakukan  penyelarasan perencanaan dan anggaran percepatan pencegahan dan penanganan Covid 19 di DIJ. Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengatakan, dalam rapat dengan Gugus Tugas Pemda DIJ disampaikan bahwa rencana anggaran penanganan darurat Covid19 DIJ  Rp 26.948.130.300.

”Kami harapkan pemda transparan, jujur dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran ini. Perencanaan dan pengalokasian anggaran ini harus tetap kedepankan azas kehati-hatian dengan semangat anti korupsi,” kata Eko di komplek DPRD DIJ, Rabu (1/4).

Dalam kebijakan anggaran Komisi A DPRD DIJ mendapatkan laporan bahwa pemda susun rencana anggaran sejumlah Rp 26.948.130.300. ”Terkait anggaran ini, Pemda DIJ bersama Gugus Tugas harus lakukan penyelarasan perencanaan dengan mengkoordinasikan pemda kabupaten/kota hingga tingkat desa/kelurahan. Guna menambah kekuatan fiskal, kita rekomendasikan juga Pemda menggalang CSR dari perusahaan yang yang ada,” ungkapnya.

Eko Suwanto menambahkan, selain soal anggaran juga hal yang menjadi perhatian adalah aspek sosialisasi dan edukasi. Saat ini DIJ memiliki 246 desa Tangguh Bencana, 88 satuan pendidikan aman bencana dan  kota Jogja memiliki 115 kampung tangguh bencana.

Komisi A merekomendasikan Pemda memberdayakan Katana/Destana, KTB, SPAB termasuk KSB untuk melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah sekaligus melakukan sosialisasi & edukasi bagi masyarakat. Distribusi disinfektan beserta perlengkapannya bisa disampaikan melalui Desa/Kelurahan dengan dukungan Katana/Destana bekerja sama dengan kades dan bisa melibatkan relawan penanggulangan bencana di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi A Suwardi menambahkan bahwa pemerintah juga harus memperhatikan pekerja sektor in formal yang pemasukannya dari hasil bekerja di berbagai sektor. (ila)