RADAR JOGJA – Komisi A DPRD DIJ mendorong Pemprov DIJ untuk melakukan  penyelarasan perencanaan dan anggaran percepatan pencegahan dan penanganan Covid-19 di DIJ. Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto berharap Pemprov DIJ dapat transparan, terbuka, jujur dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran darurat sebesar Rp 26,9 Miliar ini.

“Perencanaan & pengalokasian anggaran ini harus tetap kedepankan azas kehati-hatian dengan semangat anti korupsi”, kata politisi muda PDIP ini di sela rapat bersama Gugus Tugas Covid-19 DIJ di Kantor DPRD DIJ, Rabu (1/4).

Menurutnya Pemprov DIJ bersama Gugus Tugas harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa/kelurahan. Guna menambah kekuatan fiskal, pihaknya merekomendasikan juga penggalangan CSR dari perusahaan-perusahaan.

Selain soal anggaran, Eko juga menekankan perhatian pada aspek sosialisasi dan edukasi. Saat ini DIJ memiliki 246 desa Tangguh Bencana, 88 satuan pendidikan aman bencana dan  kota Jogja memiliki 115 kampung tangguh bencana. Komisi A merekomendasikan Pemprov DIJ memberdayakan Katana/Destana, KTB, SPAB termasuk KSB untuk melakukan penyemprotan disinfektan sekaligus melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat. Distribusi disinfektan beserta perlengkapannya bisa disampaikan melalui Desa/Kelurahan dengan dukungan Katana/Destana, bekerja sama dengan Kepala Desa/Lurah dan melibatkan relawan penanggulangan bencana di wilayah tersebut.

Eko menambahkan, Pemprov DIJ juga memiliki 30.585 anggota satlinmas dan 328 SAR Istimewa dibawah koordinasi Satpol PP yang memiliki 8 Posko. Di setiap desa ada Satlinmas. Potensi SDM ini bisa dioptimalkan untuk membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang Covid-29. Tentu bekerja sama dengan TNI, Polri dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang ada diwilayah. Dengan teredukasi baik, lanjut Eko, maka masyarakat akan menjadi tangguh dalam menghadapi  Covid-19.

“Sosialisasi dan edukasi juga dapat dilakukan bersama netizen. Kami harapkan Dinas Kominfo, Biro Umum Humas Protokol beserta Dinkes dapat bersinergi dan berkolaborasi lakukan sosialisasi dan edukasi melalui TIK atau media sosial. Kan bisa buat video, film pendek, animasi atau karikatur dan berbagai konten kreatif lainnya lalu dishare secara luas pada masyarakat,” papar Eko.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi A Suwardi menambahkan bahwa pemerintah juga harus memperhatikan pekerja sektor informal. Terlebih yang pemasukannya dari hasil bekerja di berbagai sektor.

“Oleh karena itu harus ada skema perbaikan ekonomi dari pemerintah dalam menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 ini,” ujarnya. (sky/tif)