GUNUNGKIDUL – Agenda reses anggota DPD RI Provinsi DIJ Hafidh Asrom dimanfaatkan Asosiasi Klinik Komisariat (Askli) Gunungkidul untuk berkeluh kesah. Mereka curhat lantaran sudah lama pembayaran klaim BPJS Kesehatan terlambat.

Ketua Askli Gunungkidul Fx Masnan kepada Hafidh mengatakan ada belasan klinik yang belum menerima pembayaran klaim BPJS Kesehatan. “Bahkan ada klinik sejak 2017 sampai sekarang klaimnya belum turun,” kata Masnan.

Klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan adalah biaya klaim rawat inap dengan nilai nominal sekitar Rp 700 juta. Ada 11 klinik menalangi dulu.

“Ditalangi menggunakan uang pribadi, bahkan ada rumah sakit yang besaran klaim BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan mencapai Rp 2 miliar,” ungkapnya.

Menurutnya, total tagihan yang belum dipenuhi BPJS Kesehatan menjadi persoalan serius bagi klinik. Di satu sisi harus terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, sisi lain pembiayaan belum dipenuhi BPJS Kesehatan.

“Padahal ke-11 klinik selama ini sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Telah ditunjuk pemerintah untuk melayani pasien dari BPJS PBI (peserta bantuan iuran),” ucapnya.

Hafidh berjanji memperjuangkan harapan anggota Askli Gunungkidul. Aspirasi ditampung untuk kemudian dilakukan pembahasan lebih lanjut. “Semua aspirasi sudah kami pahami,” kata Hafidh.

Kepala BPJS Kesehatan Gunungkidul Syarifatun Kurniawati membenarkan ada klinik yang belum menerima klaim pembayaran.

“Persoalannya karena ada beberapa klinik yang memang persyaratan administrasinya belum lengkap. Jadi harus dilengkapi terlebih dahulu,” kata Syarifatun.

Kata dia, jika semua persyaratan sudah dilengkapi maka klaim bisa tepat waktu, maksimal 10 bulan berikutnya. (**/gun/iwa/mg1)