KAMPANYE PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK: Siswa dari SLB Pembina Medan dalam Temu Nasional Forum Komunikasi Puspa 2018, di Medan, Senin (12/11). (REREN INDRANILA/RADAR JOGJA)
MEDAN – Perempuan, anak, disabilitas, dan lansia masih belum semua terakomodasi dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang harus segera diselesaikan. Terlebih pada 2030 nanti targetnya Indonesia menjadi negara bebas kekerasan pada perempuan dan anak.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengungkapkan, dalam mewujudkan Indonesia tanpa kekerasan pada perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan masyarakat. Termasuk dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak, di mana keluarga sebagai forum terkecil memberikan ruang yang besar bagi perempuan untuk berdaya.
“Kampanye He for She atau Laki-Laki untuk Perempuan yang digelorakan pemerintah untuk memberikan awareness agar laki-laki memberikan ruang dan memberikan dukungan pada perempuan untuk memainkan peranan penting baik dari sisi ekonomi maupun public dan politik,” ujarnya dalam Temu Nasional Puspa 2018 Sinergi untuk Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Medan, Senin (12/11).
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu menambahkan, upaya mengakomodasi kepentingan perempuan dan anak bisa dimulai dari bawah. Yakni dari mulai Musrenbang di tingkat desa.
“Bangun mekanisme bersama untuk mengantisipasi persoalan yang berkaitan dengan isu gender dan perlindungan pada anak,” tandasnya. (ila)
