JOGJA – Polda DIJ telah mendata potensi kericuhan dalam Pemilu 2019. Tidak hanya tempat pemungutan suara (TPS) namun juga pada masa kampanye. Pada masa kampanye sebelumnya, potensi kericuhan selalu muncul di seluruh wilayah Jogjakarta.

Upaya preventif dilakukan dengan memberikan imbauan kepada seluruh pengurus partai politik (parpol). Berupa anjuran pengurangan pengerahan massa dalam setiap kegiatan. Langkah ini sebagai preventif terjadinya gesekan baik kepada peserta pemilu lain maupun warga masyarakat.

“Kapolda DIJ (Irjen Polisi Ahmad Dofiri) sudah bertemu dengan pimpinan parpol. Pengerahan massa diminta untuk dikurangi. Berdasar analisis kami, pengerahan massa menjadi salah satu pemicu terjadinya kericuhan,” kata Wakapolda DIJ, Brigjen Polisi Bimo Anggoro Seno usai geladi pengamanan Pemilu oleh jajaran TNI di depan Rumah Dinas Wali Kota Jogja, Minggu (10/2).

Jenderal Polisi bintang satu tersebut menuturkan, kericuhan justru akan merugikan partai. Warga akan menilai, setiap tindak tanduk simpatisan partai. Bahkan segala bentuk aksi dianggap wujud perwakilan parpol.

Mantan Wakapolda Sumatera Selatan tersebut mengimbau simpatisan melakukan kampanye simpatik. Salah satu wujud nyata, adalah tidak arogan di jalan raya. Dalam beberapa kasus, kericuhan terjadi akibat kampanye di jalan raya.

“Dikurangi konvoi yang melanggar lalu lintas. Jangan sampai seperti kemarin, karena kenalpot blombongan, lalu ada peristiwa penganiayaan. Setelah ditelisik, ternyata warga jengah dengan perilaku simpatisan,” ujar Bimo.

Terkait pengamanan Pemilu, belum ada perubahan skenario. Pengerahan pasukan saat ini berlangsung sepertiga dari total pasukan. Sementara untuk puncak mencapai dua per tiga dari kekuatan Polda DIJ. Jumlah ini masih ditambah bantuan dari TNI Korem 072/Pamungkas.

“Kalau jumlah anggota Polda DIJ ada di kisaran 10 ribu personel. Penempatan pasukan berbeda untuk setiap peserta pemilu saat kampanye. Setiap parpol, khususnya simpatisan, memiliki titik lokasi rawan yang berbeda. Menghalangi pertemuan dua kelompok yang berpotensi ricuh,” kata Bimo.

Danrem 072/Pamungkas, Brigjen TNI M Zamroni memastikan jajarannya siap mengamankan Pemilu. Seluruh skenario pengamanan telah disiapkan sebagai langkah antisipasi. Mulai dari pendataan potensi ricuh dan antisipasi dan pengamanannya.

Dia mendorong seluruh Babinsa jajaran Korem 072/Pamungkas menjadi garda terdepan. Memonitor wilayahnya masing-masing di desa atau kampung. Selanjutnya berkoordinasi dengan jajaran di atasnya dan kepolisian.

“Pemilu itu pesta demokrasi yang seharusnya disikapi dengan suasana aman, nyaman, dan damai. Berjalan dengan sumringah, happy, bukannya mengerikan. Sehingga, segala upaya kami lakukan. Terutama backup ke jajaran Polri terkait pengamanan,” kata Zamroni.

Dalam simulasi pengamanan Pemilu 2019 kemarin, Korem 072/Pamungkas mengerahkan satuan infanteri. Perannya sebagai backup jajaran kepolisian saat terjadi kericuhan. Diutamakan dengan pendekatan persuasif dan berlanjut preventif apabila tidak kondusif.

“Latihan bertujuan menjabarkan mekanisme dan prosedur pengamanan kepada seluruh prajurit TNI. Bagaimana skenario pengamanan yang diterapkan saat terjadi sebuah kericuhan,” kata Zamroni. (dwi/cr8/iwa/tif)