JOGJA – Jumlah relawan demokrasi (relasi) KPU disabilitas dinilai sangat kurang. Hingga saat ini tercatat baru ada tiga personel relasi. Tidak sebanding dengan jumlah disabilitas dengan hak pilih sekitar 1.700 orang.
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Jogja Winarsih menilai perbandingan tersebut sangat tidak efektif. Perbandingannya satu relasi harus sosialisasi kepada 500an orang. Kinerja semakin tidak optimal karena sistem sosialisasi masih door to door. Terlebih belum semua disabilitas tergabung dalam asosiasi. “Harus kerja sangat ekstra keras. Kalau tergabung dalam kelompok mungkin bisa dijadikan satu pertemuan. Tapi jika tidak maka harus kami datangi satu persatu,” jelasnya, Minggu (10/3).
Kerja relasi kian berat karena turut menyasar sekolah luar biasa (SLB). Wiwin, sapaanya, menuturkan edukasi pemilu juga menyasar keluarga. Permasalahan, kata dia, justru timbul dari keluarga. Karena suara disabilitas dianggap tidak berdampak. Dampaknya untuk mengantar ke tempat pemungutan suara (TPS) rendah. “Jadi kekosongan selama ini bukan karena peran disabilitas rendah, tapi justru dari keluarganya yang tidak support,” katanya.
Terpisah, Ketua KPU Kota Jogja Hidayat Widodo mengatakan langkah terdekat dengan melibatkan relasi mendukung kinerja relasi disabilitas. Sosialisasi, lanjutnya, tidak ada perbedaan signifikan. Hanya saja memang ada perbedaan dalam pengenalan secara detail. Terutama bagi langkah tahapan bagi penyandang disabilitas.“Saling bantu dan didukung oleh relasi lainnya. Sistem kerja memang tidak terbatas relasi itu saja. Ditambah lagi ada pertemuan langsung antara KPU dengan kelompok rentan. Sistemnya berkelompok sehingga harapannya optimal,” jelasnya.
KPU Jogja juga melibatkan pengurus RW Kota Jogja. Setidaknya berdasarkan data ada sekitar 616 RW yang dilibatkan. Salah satu perannya juga mendata dan mendampingi kaum disabilitas. Tujuannya agar dalam pelaksanaan pemilu tidak menemui kendala. “Kami juga berharap RW yang warganya disabilitas untuk ikut peduli. Jadi tidak hanya sekadar tanggungjawab keluarga saja, tapi lingkungan terdekat juga memiliki peran. Jangan sampai hak pilih warga negara tidak tersalurkan,” pesannya. (dwi/pra/mg4)
