JOGJA – Hari ini, Polri menginjak usia 73 tahun. Setiap wilayah hukum kabupaten/kota di DIJ memiliki karakter tantangan agak berbeda. Yang pasti, Korps Bhayangkara ingin menjadi institusi yang Profesional, Modern, dan Terpercaya.

Kemacetan. Itulah salah satu beberapa pekerjaan rumah (PR) besar kepolisian. Terutama Polresta Jogja.

Kapolresta Jogja Kombespol Armaini menegaskan, pengaturan lalu lintas di wilayah Jogja memang butuh kebijakan ekstra. Kepolisian butuh dukungan pemerintah daerah (pemda). Sebab, berbagai manajemen lalu lintas yang diterapkan kepolisian tak cukup efektif mengurai kemacetan. Khususnya saat jam sibuk dan musim liburan.

Saat jam masuk kerja, contohnya. Polisi sebenarnya telah menerapkan berbagai strategi. Mulai pengalihan arus hingga sistem buka tutup. Hanya, tumpukan kendaraan di beberapa simpul menuju Kota Jogja tetap tak bisa dihindari.

”Faktanya, ruas jalan Kota Jogja memang memerlukan penataan yang luar biasa,” tegas Armaini Minggu (30/6).

Di antara penataan itu, Kapolresta menyebut adalah penambahan kantong parkir. Armaini meyakini kebijakan itu bisa mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya. Sebab, kendaraan mengular di jalan raya, antara lain, karena mencari tempat parkir.

”Tapi, kebijakan itu berada di tangan pemda,” ucapnya.

Selain kemacetan, Armaini mencatat, aksi klithih masih menjadi perhatian serius. Meski, tren aksi kejahatan jalanan yang melibatkan remaja itu di Kota Jogja berkurang dalam setahun terakhir.

Kapolresta berpendapat berkurangnya aksi klithih karena kepolisian intens menerapkan langkah preventif, preemtif, dan represif. Preventif dan preemtif menekankan pendekatan dan komunikasi. Juga peran orang tua. Sebab, aksi klithih, salah satunya, dipicu minimnya komunikasi antara orang tua dan anaknya.

”Sehingga, anak mencari dunianya sendiri di luar jangkauan orang tua,” katanya.

Lain halnya Polres Kulonprogo. Polres Kulonprogo memiliki tantangan tambahan. Seiring dengan beroperasinya Yogyakarta International Airport. Keberadaan bandara yang terletak di Temon, Kulonprogo, ini bakal berdampak pada persoalan sosial dan kriminalitas. Menyusul meningkatnya perekonomian masyarakat.

Kapolres Kulonprogo AKBP Anggara Nasution mengaku telah mempersiapkan beberapa langkah. Di antaranya, pembinaan ke dalam dan pembinaan ke luar. Pembinaan ke dalam dengan mempersiapkan personel yang tepat dan memadai. Sedangkan pembinaan ke luar dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada warga.

”Kami tingkatkan patroli, sambang, dan dialog dengan masyarakat. Agar mereka mengetahui keberadaan Polri di tengah mereka,” katanya.

Menurutnya, aplikasi Alarm Warga Kulonprogo (Alwa Kulonprogo) juga memperkuat layanan kepolisian. Berbekal aplikasi berbasis Android dan iOS ini, warga bisa meminta bantuan polisi kapan pun dan di mana pun.

Kendati begitu, Anggara mengingatkan, masyarakat tak mudah terprovokasi. Dengan ajakan yang merugikan kepentingan umum dan berita hoaks. Sebab, provokasi berujung terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polres Gunungkidul juga punya PR menuntaskan beberapa persoalan sosial. Yang paling mencolok adalah tingginya kasus gantung diri. Kapolres Gunungkidul AKBP Ahmad Fuady meminta masyarakat terus memupuk optimisme. Toh, potensi Bumi Handayani tak kalah dibanding kabupaten/kota di DIJ.

”Jika potensi dioptimalkan bisa meningkatkan kesejahteraan,” jelas Kapolres mengisyaratkan salah satu penyebab kasus bunuh diri adalah faktor ekonomi.

Karena itu, Kapolres menekankan, kepolisian intens menyapa dan berdialog dengan masyarakat. Bahkan, kepolisian juga intens aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Salah satunya rehab rumah tidak layak huni.

”Ending-nya, agar selain mengayomi, keberadaan kepolisian bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Beda wilayah, tantangan yang dihadapi pun agak berbeda. Kapolres Bantul AKBP Sahat Marisi Hasibuan menyebut angka kriminalitas di wilayah hukum yang dipimpinnya cukup tinggi. Dalam sebulan, polisi menerima sekitar 20 hingga 30 laporan kasus.

”60 persen didominasi penipuan dan penggelapan. Sisanya kasus curat (pencurian dengan pemberatan),” kata Sahat menyebut penanganan beberapa kasus masih belum selesai.

Kapolres Sleman AKBP Rizky Ferdiansyah mengungkapkan hal senada. Menurutnya, gangguan kamtibmas selama semester pertama 2019 tidak terlalu tinggi. Meski, belum semua perkara bisa diselesaikan.

“Memang ada beberapa kejadian menonjol sudah bisa tertangani tapi masih ada kasus yang hingga saat ini masih berjalan,” kata Rizky.

Selain kamtibmas, lanjut Rizky, Polres Sleman juga fokus mengawasi sekaligus menerjunkan personel di titik-titik rawan kemacetan. Itu, antara lain, untuk mengurai kemacetan plus meminimalisasi angka kecelakaan.

Di tempat terpisah, Kapolda DIJ Irjen Pol Ahmad Dofiri tak menampik korpsnya masih memiliki beberapa PR. Termasuk PR penanganan perkara. Kendati begitu, Kapolda menilai, capaian Polda DIJ cukup baik.

”Termasuk dalam hubungan dengan masyarakat dan pengamanan pemilu. Pemilu bisa berlangsung aman, tertib, dan lancar. Suasana juga kondusif,” ujarnya.

Yang paling krusial, Kapolda menekankan adalah menjaga DIJ sebagai City of Tolerance. Sebab, DIJ merupakan miniatur Indonesia.

”Tekad kami di HUT Bhayangkara ke-73 ini semua jajaran Polda DIJ untuk semakin meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. Kami juga mengajak masyarakat untuk berkolaborasi, berkontribusi dan kerja sama,” pesannya.

Sementara itu, Kapolresta Magelang AKBP Idham Mahdi menegaskan, sinergitas Polri dengan institusi dan kelompok masyarakat sangat penting. Sebab, terwujudnya kamtibmas melibatkan berbagai pihak. Mulai TNI, pemda, hingga masyarakat. Penanganan penyebaran berita hoaks, misalnya, diperluka peran seluruh lapisan masyarakat.

”Butuh sosialsiasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulanginya,” tambahnya. (dwi/gun/tom/har/cr6/cr16/zam/fj)