KOSONG: Saluran irigasi pada lahan pertanian padi wilayah Desa Bunder, Kecamatan Patuk nampak mengering Kamis (11-7). (GUNAWAN/RADAR JOGJA)
GUNUNGKIDUL – Saluran irigasi di Gunungkidul layak disorot. Banyak saluran irigasi yang rusak. Kondisinya buruk. Akibatnya, saluran irigasi tak dapat mengalirkan air secara maksimal ke lahan-lahan pertanian.
Panjang saluran irigasi di Gunungkidul mencapai ratusan kilometer. Tapi, tidak semuanya dalam kondisi baik. Sebagian kondisinya buruk.
Setidaknya, lebih dari 25 persen saluran irigasi untuk pertanian di Gunungkidul mengalami kerusakan. Sesuai fungsinya, keberadaan saluran air tersebut sangat mempengaruhi produksi pertanian untuk mencukupi ketersediaan pangan.
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Gunungkidul diketahui kondisi saluran irigasi di Kota Gaplek sungguh memprihatinkan. Panjang saluran irigasi mencapai 371.865,7 meter untuk memenuhi air lahan 66.939,05 hektare.
Saluran irigasi yang dalam kondisi baik mencapai 258.929,15. Sedang saluran irigasi dalam kondisi rusak sepanjang 45.997,50 meter atau 25 persen.
Rehabilitasi saluran irigasi dianggarkan setiap tahun. Anggaran dinilai cukup besar. Khusus tahun ini, program perbaikan saluran irigasi menggunakan program Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD Pemkab Gunungkidul.
”Sekarang sudah dalam proses menuju optimalisasi saluran irigasi,” kata Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Gunungkidul Taufik Aminuddin saat dihubungi Kamis (11/7).
Tahun ini perbaikan dilakukan di sejumlah wilayah kecamatan untuk mengairi lahan sekitar 3.000 hektare. Rinciannya, Bendung Sidodadi di Ponjong 1.184 meter untuk lahan 45 hektare dan Gedangan di Karangmojo 3.025 meter untuk lahan 124 hektare. Selain itu, SP Blimbing dan Karangrejek di Wonosari 1.069 meter luasan 48 hektare, Silonjono di Ponjong 1.109 meter untuk 46 hektare, dan Ngeposari di Semanu 595 meter untuk lahan 40 hektare.
”Anggaran pembangunan menggunakan DAK (dana alokasi khusus) Rp 4,1 miliar dan APBD kabupaten sebesar Rp 2,2 miliar,” kata Taufik.
DPUPKP Gunungkidul hanya menangani irigasi nonlahan tadah hujan. Khusus lahan tadah hujan ditangani Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul Purwanto mengatakan, perbaikan jaringan irigasi memang mendesak dilakukan. Ini tidak lepas dari harapan besar untuk mempertahankan ketersediaan pangan.
”Pengerjaan bisa dilakukan sekarang. Mumpung musim kemarau,” kata Purwanto. (gun/amd/zl)
