RADAR JOGJA – Beragam komentar mengenai langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menangani penyakit antraks. Sebagian ada yang meragukan. Namun ada yang mengapresiasi. Itu karena penyakit berbahaya itu berhasil diisolasi, sehingga dampaknya tidak meluas.

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Komisi IV DPR RI dengan pejabat Pemkab Gunungkidul di Rumah Dinas Bupati Gunungkidul kemarin (31/1).  Anggota parlemen tersebut ingin konfirmasi langsung terhadap penanganan antraks karena telah menginfeksi puluhan warga.

Nah, dalam kesempatan itu, Pemkab Gunungkidul menyampaikan secara langsung laporan pengendalian antraks. Diketahui, sebanyak 100 ternak terdiri dari 73 ekor sapi dan 27 ekor kambing mati mendadak. Setelah dilakukan uji laboratorium, enam ternak dinyatakan terinveksi baketeri bacillus anthracis. Sebagian besar mati karena dipicu penyakit seperti keracunan, diare, dan yang lain.

Kemudian total jumlah hewan ternak yang diinjeksi antibiotik dan vitamin sampai dengan  sekarang untuk sapi 2.695 ekor dan kambing 6.295 ekor. Lalu baik lokasi terpapar antraks maupun penanganan hewan ternak mati sudah dilakukan sesuai standard operasional prosedur (SOP).

Lokasi penanganan menggunakan desinfeksi terpapar antraks berlangsung di Ngrejek Wetan, dan Ngrejek Kulon, Gombang, Ponjong dan Janglot, Pucanganom, Rongkop. Masing-masing wilayah yang desinfeksi pada lahan seluas 150 m2.

Selain itu, upaya membendung penyebaran antraks juga dilakukan dengan pemantauan lalu lintas ternak. Belasan kendaraan pengangkut hewan dari wilayah terpapar antraks yang ingin menuju pasar hewan berhasil dirazia dan diminta balik kanan. “Kami meminta kepada Komisi IV DPR RI untuk turut menyampaikan ke publik bahwa Gunungkidul itu aman,” kata Badingah.

Namun usai acara, Badingah sempat berseloroh mengenai menu jamuan makan siang. Kata dia, Bumi Handayani kaya wisata bahari. Oleh sebab itu, dalam kesempatan jamuan makan siang tidak ada menu daging. Diganti sea food.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kelik Yuniantoro kepada Komis IV DPR RI berharap adanya pembangunan rumah potong hewan (RPH) dan menjembatani keinginan membentuk dinas peternakan. “Karena untuk menangani hewan ternak yang mencapai ribuan kalau kondisi sekarang ini dengan dinas pertanian dan pangan akan kewalahan. Sedangkan rumah pemotongan hewan sudah disetujui,” kata Kelik.

Sampai saat ini populasi hternak mencapai ratusan ribu. Rinciannya, terdiri dari jenis sapi 162.663, kambing 170.396 ekor, domba 11.000 ekor dan kerbau tiga ekor.

Disinggung mengenai kampanye berani makan daging sapi atau kambing di tengah pengendalian antraks, Kelik enggan memberikan keterangan lebih jauh. Dia mengaku tidak tahu menahu mengenai hal itu.“Weh nek kui aku ora reti (kalau itu saya tidak tau,” ucapnya.

Perwakilan anggota Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono mengapresiasi langkah Pemkab Gunungkidul dalam menangani antraks. Menurutnya, sejauh ini dari Pemkab Gunungkidul, Provinsi DIJ, dan Kementrian Kesehatan sudah cukup tanggap dalam menanggulangi penyebaran antraks di Gunungkidul. “Sejauh ini berhasil mengisolasi penyebaran antraks sehingga tidak meluas,” kata Budisatrio Djiwandono.

Selanjutnya, pemkab diminta menyusun langkah-langkah preventif sehingga ke depan dalam mengambil kebijakan tidak hanya bersikap reaktif. Dia juga meminta kepada Kementerian Pertanian untuk memfasilitasi ‘ganti rugi’hewan ternak mati karena antraks.

Mengenai pembangunan rumah potong hewan, Budisatrio meminta pemkab segera melengkapi administrasi agar bisa ditindak lanjuti dalam rapat anggaran. Menurutnya, sosialisasi mengenai antraks secara massif juga perlu dilakukan. (gun/din)