BANTUL – Bupati Bantul Suharsono akhirnya buka suara terkait penghentian kontrak ratusan pekerja harian lepas (PHL) di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Dia membantah penghentian tenaga kerja kontrak tersebut bermuatan politis.
“Saya tidak punya pikiran mengurangi dari partai X, mematikan lawan atau oposisi,” tegas Suharsono di sela Apel Kesiapsiagaan dan Gladi Pemadam Kebakaran di Kompleks Parasamya, Kamis (11/1).
Pernyataan bupati ini merespons tudingan Eks PHL di lingkungan Dinas Perdagangan (Disdag). Saat menggelar audiensi dengan anggota DPRD Rabu (10/1), seorang eks PHL bernama Raras Rahmawati Ningsih menuding keputusan bupati bermuatan politis.
“Teman-teman dari PDIP hampir semuanya dicoret. Tidak diperpanjang. Jujur saya sendiri kader PDIP,” ujar Raras seperti diberitakan sebelumnya.
Menurut Suharsono, kebijakan ini murni untuk optimalisasi sumber daya manusia (SDM) PHL. Sebab, tidak sedikit komposisi PHL di beberapa OPD gendut. Di sisi lain, tidak sedikit pula OPD yang kekurangan SDM. Padahal, anggaran yang digelontorkan pemkab tidak sedikit.
“Saya tidak ingin anggarannya sia-sia,” ungkapnya.
Kendati begitu, pensiunan perwira menengah Polri ini mempersilakan eks PHL mendaftarkan diri kembali. Sebab, pemkab akhir bulan ini membuka rekrutmen PHL. Bahkan, jumlah lowongan yang tersedia jauh lebih banyak. Siapa tahu eks PHL yang diberhentikan ini masuk kualifikasi. “Yang kami prioritaskan tetap warga Bantul,” tandasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul Danu Suswaryanta membenarkannya. Dia menyebut pemkab membutuhkan 666 PHL baru. Nantinya, ratusan lowongan untuk PHL ini nyaris tersebar di seluruh OPD. “Jauh lebih banyak,” ujarnya.
Lalu, kapan pendaftarannya? Bekas sekretaris Disnakertrans ini mengungkapkan, ada serangkaian tahapan dalam rekrutmen ini. Pertama, pengumuman mulai tanggal 10 Januari. Lalu, pendaftaran secara online mulai tanggal 13 hingga 14 Januari. Caranya dengan mengakseshttp://asn.bantulkab.go.id. Tahapan berikutnya adalah penyerahan berkas lamaran dan seleksi administrasi. “Ini mulai tanggal 15 Januari hingga 17 Januari,” ulasnya.
Berikutnya adalah pengumuman hasil seleksi administrasi pada 18 Januari. Namun, pejabat yang tinggal di Sanden ini menekankan, hanya ada 2000 pelamar yang bakal diambil untuk mengikuti tahapan berikutnya. Yakni, tes tulis. “Tes tulis 22 hingga 26 Januari. Kemudian pengumuman pada 30 Januari,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Danu juga mengungkapkan, pemkab bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penerimaan PHL ini. Agar proses rekrutmen benar-benar selektif. “Dengan Polda (DIJ),” tambahnya.
Sementara itu, kebijakan penghentian ratusan pekerja harian lepas (PHL) masih berbuntut panjang. Kamis (11/1) tenaga kontrak yang bertugas di Stadion Sultan Agung (SSA) memilih mogok bekerja. Itu sebagai bentuk protes atas pemberhentian sejumlah PHL lainnya.
Seorang PHL Widodo menyebut semula ada 30 PHL yang bekerja di lingkungan SSA. Hanya, kini tinggal 15 orang. “15 orang tidak memenuhi syarat (alias tidak lolos tes psikologi),” jelas Widodo.
Kendati lolos, Widodo bersama 14 PHL lainnya memilih mogok bekerja. Aksi ini bakal berlangsung hingga nasib eks PHL lainnya menemui kejelasan. Selain aksi mogok, di pintu gerbang SSA juga terpasang berbagai spanduk. Isinya berupa tuntutan agar eks PHL dipekerjakan kembali.
Marwan, seorang eks PHL di lingkungan SSA mengaku telah bekerja selama 13 tahun. Selama itu pula Marwan baru menemukan ada tes psikologi bagi para PHL untuk memperbarui kontraknya. “Biasanya hanya mengajukan lamaran,” tuturnya.
Wakil Ketua A DPRD Bantul Heru Sudibyo memahami nasib yang dialami eks PHL. Karena itu, Heru menegaskan, komisi yang membidangi pemerintahan ini bakal memanggil bupati Bantul Selasa (16/1). Tujuannya meminta klarifikasi atas kebijakan penghentian ratusan PHL. (zam/ila/mg1)
