BERBASIS PEDESAAN: Pelatihan SDM Bidang Kepariwisataan Kota Yogyakarta digelar Dinas Pariwisata DIY selama dua hari, 20-21 Maret. Kegiatan ini diikuti 200 peserta dari berbagai pemangku kepentingan. (KUSNO S. UTOMO/RADAR JOGJA)
Pariwisata ditetapkan sebagai sektor unggulan pembangunan Indonesia 2018 bersama pertanian dan perikanan. Kebijakan itu ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena pembangunan pariwisata bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan menghapus kemiskinan.
“Pembangunan pariwisata juga mengatasi pengangguran,” ucap Sekretaris Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata I Gusti Putulaksanaguna saat Pelatihan SDM Bidang Kepariwisataan Kota Yogyakarta yang diselenggarakan Dinas Pariwisata DIY di Hotel Tara, Jogja Selasa (20/3). Pelatihan itu berlangsung dua hari hingga hari ini Rabu (21/3).
Jumlah pesertanya 200 orang yang terbagi setiap harinya sejumlah 100 orang. Mereka berasal dari beragam pemangku kepentingan seperti guru SMA dan SMK, mahasiswa, tokoh masyarakat, staf kelurahan dan kecamatan se-Kota Yogyakarta serta unsur Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
Selain itu, lanjut Putu, pembangunan pariwisata bertujuan melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya. Memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa dan memupuk rasa cinta tanah air. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa serta memererat persahabatan antarbangsa.
Pariwisata juga punya dampak ekonomi multiguna yang signifikan bagi tumbuhnya mata rantai nilai tambah lintas skala. Terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM). “Sehingga membantu penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat,” ungkap Putu yang juga menjabat ketua Lembaga Profesional Pariwisata Indonesia.
Pemerintah lanjut Putu telah menetapkan tiga program prioritas 2018. Ketiga prioritas itu meliputi digital tourism atau e-tourism, homestay desa wisata dan konektivitas udara.
“Sebanyak 63 persen dari seluruh perjalanan dicari, dipesan, dibeli dan dijual secara online. 50 persen dari semua penjualan perjalanan secara online melibatkan lebih dari satu perangkat,” ucapnya.
Sejalan itu, kementerian pariwisata mengembangkan homestay desa wisata sebagai bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi nasional. Sedangkan Presiden Jokowi berencana mengembangkan konsep pariwisata pedesaan.
“Tempat menginap atau amenitas adalah komponen yang harus dikembangkan. Tahun ini ditargetkan dibangun 30 ribu rumah atau pondok wisata di sepuluh destinasi,” kata Putu.
Adapun sepuluh destinasi itu terdiri atas Danau Toba Sumatera Utara, Tanjung Kelayang Bangka Belitung, Tanjung Lesung Banten, Kota Tua dan Kepulauan Seribu Jakarta.
Borobudur Jawa Tengah, Bromo Tengger Semeru Jawa Timur dan Mandalika Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, Wakatobi Sulawesi Tenggara, Morotai Maluku Utara, dan destinasi lainnya. Menurut Putu, pemerintah juga telah membuat desain rumah wisata di sepuluh destinasi tersebut. Desain dibuat berdasarkan sayembara arsitektur nusantara.
Kepala Dinas Pariwisata DIY Aris Riyanta saat membuka acara mengungkapkan kebijakan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan DIY 2018. Kekuatan dan potensi pariwisata DIY bertumpu pada kekayaan keragaman daya tarik wisata (DTW) dengan basis budaya maupun alam.
Dikatakan, daya tarik wisata unggulan DIY, salah satunya desa atau kampung wisata. Ada lima tipologi desa/kampung wisata. Yakni berbasis keunikan sumber daya budaya lokal, berbasis keunikan sumber daya alam dan berbasis perpaduan keduanya.
Di samping itu, berbasis keunikan aktivitas kreatif masyarakat dan berbasis kekhasan sumber daya alam, budaya serta kreativitas masyarakat.”Ada tiga kriteria desa atau kampung wisata yakni embrio, berkembang dan maju,” jelas Aris. (kus/din/mg1)
