JOGJA – Proses regenerasi di Pemprov DIJ yang sedang berjalan tergambar saat pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di Bangsal Kepatihan, Kamis (3/1). Selain promosi jabatan, sejumlah pejabat mengalami pergeseran.
Salah satunya dialami Tavip Agus Rayanto. Dari kepala Bappeda DIJ, Tavip digeser menjadi Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Setprov DIJ. Mutasi itu disebut-sebut sebagai persiapan Tavip menuju kursi sekretaris provinsi (Sekprov) DIJ. Birokrat kelahiran 7 November 1964 itu masuk nominasi calon kuat Sekprov masa depan.
“Sebelum menjadi Sekprov magang dulu sebagai asisten. Ini berdasarkan pengalaman ilmu titen ,” ujar seorang pejabat di sela mengikuti acara pelantikan.
Tahun ini Sekprov DIJ Gatot Saptadi memasuki masa pensiun. Tepatnya 1 November 2019. Gatot dilantik sebagai Sekprov pada 15 Agustus 2017. Sebelum menjabat Sekprov, jabatan terakhir Gatot adalah asisten perekonomian dan pembangunan.
Pendahulu Gatot, Ichsanuri juga mengalami hal sama. Lebih dulu menjadi asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (kesra), kemudian diangkat menjadi Sekprov pada 7 November 2011. Bagi Tavip, jabatan asisten pemerintahan sebetulnya bukan hal baru. Dia pernah memegang jabatan itu dari 2009 hingga 2011. Kepala Bappeda dijabat sejak 24 Februari 2011.
Ditanya soal posisi asisten sebagai persiapan menuju Sekprov, Tavip tak mau berspekulasi. “Bisa ya, bisa pula tidak. Jangan nggege mangsa. Itu semua terserah Pak Gubernur,” ujarnya usai pelantikan.
Di bagian lain, formasi asisten seluruhnya baru. Asisten perekonomian dan pembangunan dipercayakan kepada Tri Saktiyana. Posisi sebelumnya kepala dinas perindustrian dan perdagangan. Sedangkan asisten pemberdayaan masyarakat dijabat Arofah Noor Indriani, mantan kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) DIJ.
Baik Tavip maupun Tri Saktiyana sama-sama pernah mengepalai Bappeda. Tavip di level provinsi dan Tri Saktiyana di Kabupaten Bantul. Pengganti Tavip adalah Budi Wibowo, yang juga pernah menjadi kepala Bappeda Kulonprogo. Di pemprov, Budi sebelumnya menjadi asisten. Kursi Budi itu sekarang ditempati Tri Saktiyana.
Sebagai asisten, Tavip langsung berada di bawah Gatot. Hubungan kerja antara Tavip dengan Gatot tergolong unik. Gatot pernah menjadi anak buah Tavip. Kala itu Gatot menjadi Kabid Sarana dan Prasarana Bappeda DIJ.
Tavip ikut mendorong Gatot promosi sebagai kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIJ pada 2013 silam. Kini, 2019, Gatot yang dulu menjadi anak buah gantian menjadi atasan langsung Tavip.
Pelantikan pejabat khusus eselon I, II a dan II b dipimpin Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Total 46 jabatan. Satu posisi dibiarkan kosong adalah wakil kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga.
Dari 46 jabatan tersebut, sejumlah posisi penting dipegang mereka yang pernah bertugas di Bappeda DIJ. Sebut saja, yang baru dilantik, Ni Made Dwipanti Indrayanti. Sebelum diangkat kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA, Ni Made menjabat kepala bidang perencanaan Bappeda.
Ni Made menggantikan Sugeng Purwanto yang digeser menjadi wakil kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan. Sebelum menjabat kepala biro dan wakil kepala dinas, Sugeng mengepalai bidang perekonomian Bappeda.
Kepala Pelaksana BPBD DIJ Biwara Yuswantana juga alumni Bappeda. Jabatan sebelumnya kepala bidang pemerintahan Bappeda. Berikutnya Srie Nurkyatsiwi. Kini menjabat kepala dinas koperasi dan usaha kecil menengah. Posisi terakhir Siwi di Bappeda adalah kepala bidang pengendalian.
Empat kepala bidang Bappeda ini sukses mengikuti lelang jabatan dari jilid I hingga IV. Sepanjang 2016-2018. Mereka promosi dari eselon III ke eselon II.
Hal serupa dialami beberapa mantan pejabat Bappeda. Misalnya pada 2015. Sebelum ada model lelang, Kabid Perencanaan dan Statistik Bappeda Beny Suharsono naik menjadi kepala biro tata pemerintahan. Tiga tahun kemudian, 12 Januari 2018, Beny menjadi Sekwan DPRD DIJ lewat lelang jabatan.
Awal 2019 ini, Beny menjadi orang pertama yang dipercaya gubernur menjadi Paniradya Kaistimewaan (Badan Keistimewaan) DIJ.
Gubernur DIJ Hamengku Buwono X dalam pengarahannya secara khusus memberikan penekanan kepada kepala Bappeda dan Paniradya Kaistimewaan. Kepada Budi Wibowo yang menggantikan Tavip diberi pesan agar memperluas wawasan. “Terutama menyangkut penguasaan teknokratis,” pesan gubernur.
Sedangkan Beny mendapatkan arahan supaya kegiatan yang dibiayai dana keistimewaan (danais) bisa maksimal dan bersifat produktif. “Punya dampak luas di masyarakat,” pinta HB X.
Di tempat sama, Sekprov DIJ Gatot Saptadi mengakui pelantikan itu sebagai upaya penataan birokrasi pemprov ke depan. Ini sekaligus mengantisipasi banyaknya kepala OPD yang pensiun. Sebanyak 17 orang pejabat. Selama 2019-2020.
Termasuk Gatot sendiri. Dia berencana melapor ke gubernur enam bulan sebelum purna. “Saya akan meminta arahan. Apakah nantinya mau langsung diangkat pejabat definitif atau ada pelaksana tugas,” ujarnya. (kus/yog)