BERSATU: Koalisi Disabilitas untuk Pembangunan Inklusif menjelaskan tentang posisi penyandang disabilitas dalam pembangunan, Rabu (15/5). (YUWANTORO WINDUAJIE/RADAR JOGJA)
SLEMAN – Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) dapat berkontribusi dalam pembangunan. Namun pelaksanaannya harus sejalan dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas agar pembangunan berjalan inklusif.
Demikian tema utama pernyataan dari Koalisi Disabilitas untuk Pembangunan Inklusif. Acara digelar di sebuah hotel di Sleman, Rabu (15/5).
Pendiri Organisasi Wahana Nusantara (Ohana) Indonesia, Risnawati Utami menyambut baik Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). “Bisa menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan inklusif disabilitas,’’ kata Risnawati.
Pembangunan berkelanjutan secara inklusif harus sejalan dengan prinsip Konvensi Hak Penyandang Disabilitas di berbagai wilayah. Baik tingkat kota, kabupaten, maupun desa,’’ jelas Risnawati.
Menurut dia, penyandang disabilitas bukan beban negara. Melainkan aset pembangunan. “Penyandang disabilitas di Indonesia menyumbang kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga tujuh persen. Artinya, bisa berkontribusi besar untuk negara ini,’’ kata Risnawati.
Sebuah penelitian menyebutkan, perusahaan di negara maju yang memperkerjakan disabilitas, pengembalian investasinya bisa mencapai 72 persen.
Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Maulani mengatakan, dari ratusan OPD di Indonesia hanya dua yang dilibatkan dalam program TPB. ‘’Pemerintah Pusat maupun daerah belum memiliki inisiatif melibatkan OPD dalam pembangunan,’’ kritik Maulani.
Abdullah Fikri dari Pusat Kajian Data dan Informasi (Puskadin) Lampung berpendapat, daerah memiliki kewenangan kuat mengawal proses pembangunan berkelanjutan yang inklusif. “Amandemen UUD 45 memberikan kewenangan luas bagi daerah. Ini peluang bagi pemerintah, organisasi, dan individu untuk melakukan percepatan pembangunan,’’ kata Fikri.
Aktivis HAM, Among Santono menyatakan, untuk membentuk iklim pembangunan berkelanjutan inklusif, masyarakat perlu mengubah pandangan terhadap kelompok disabilitas. “Mereka kerap dipandang sebagai orang kalah. Padahal mereka adalah modal pembangunan,’’ kata Among. (cr16/iwa/by)
