RUMUSKAN KEBIJAKAN: Ketua Harian Dewan SDA DIY yang juga Kepala Dinas PUP dan ESDM DIJ Hananto Hadi Purnomo menyampaikan laporan dalam satu acara. (ISTIMEWA)
JOGJA – Peringatan Hari Air Dunia (HAD) XXVII DIY dipusakan di Telaga Jonge, Semanu, Gunungkidul. Bertepatan dengan acara itu, isu tentang pemanfaatan air bawah tanah ikut disinggung. Ini karena Kabupaten Gunungkidul dinilai memiliki potensi air sungai bawah tanah yang melimpah. Cadangan air diyakini mampu menyuplai kebutuhan air bersih ke seluruh DIY.
“Potensi air bawah tanah bisa dimanfaatkan dengan cara dipompa atau dibendung,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP dan ESDM) DIY Hananto Hadi Purnomo.
Pemanfaatan air bawah tanah sudah dilaksanakan di Desa Banyusoco, Playen. Kemudian pemanfaatan sungai bawah tanah Bribin, Seropan dan Ngobaran. Diakui penelitian terkait pemanfaatan air bawah tanah pernah dilakukan. Namun kurun waktunya telah berlangsung relatif lama. Sekitar 10-15 tahun silam.
Hananto mengingatkan, pengelolaan SDA di DIY mengalami banyak tantangan. Antara lain terjadi peningkatan jumlah penduduk, alih fungsi lahan dan perubahan iklim global. Kemudian pencemaran lingkungan. Eksploitasi SDA berlebihan dan perilaku penduduk tidak hemat air.
Tantangan itu jika tidak disikapi dengan arif dan bijak dapat menyebabkan terjadinya banjir, kekeringan dan kerusakan SDA. Pemerintah menyadari tak mungkin sendirian mengelola SDA. Perlu ada kerja sama dan sinergi dengan berbagai komponen masyarakat. Komunitas peduli sungai, pecinta lingkungan hidup, perguruan tinggi dan dunia usaha.
Di sisi lain, Dewan SDA DIY telah menggelar rapat pleno I 2019. Rapat pleno itu mengagendakan rencana kerja Dewan SDA DIY selama 2019 dan rencana 2020. Hasil pleno itu diharapkan dapat menyikronkan pengelolaan SDA di DIY.
Dewan SDA DIY juga telah melaksanakan sejumlah tugas. Di antaranya ikut membantu menyusun dan merumuskan kebijakan strategi pengelolaan SDA. Menyusun program pengelolaan SDA dengan Bappeda DIY serta instansi terkait lainnya.
Menyelesaikan konflik antara petani ikan dan petani tanaman pangan melalui mediasi. Juga membantu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi cekungan air tanah yang dilakukan Bidang ESDM Dinas PUP dan ESDM DIY serta BBWS Serayu Opak.
Adapun tugas yang belum terealisasikan sepenuhnya adalah ikut serta menyusun dan merumuskan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometerologi dan hidrogeologi (SIH3). (kus/fj)
