GUNUNGKIDUL – Setiap tahun Pemkab Gunungkidul memasang target penurunan angka kemiskinan. Data terbaru menyebutkan, pada 2018 terjadi penurunan anka kemiskinan sebesar 1,5 persen. Capaian ini melebihi target penurunan yang dipatok 1 persen di setiap tahun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 64,8 miliar untuk penanggulangan kemiskinan. Selain itu, hasil pemetaan wilayah kemiskinan terus dipelototi.
Meski demikian, kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi. ”Saat ini fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia,” kata Sri Suhartanto.
Anggaran sebesar itu digelontorkan untuk sejumlah kegiatan. Mulai pembangunan jamban sehat, pemberdayaan, pelatihan, dan mendongkrak usaha kecil mikro menengah (UMKM).
Setidaknya ada tujuh kecamatan yang mendapat perhatian khusus dalam penanganan angka kemiskinan. Yakni, Kecamatan Saptosari, Playen, Semin, Gedangsari, Girisubo, dan Nglipar.
”Khusus di Kecamatan Saptosari, 2020 semua harus memiliki jamban sehat. Tahun lalu, Kecamatan Tanjungsari juga masuk (target program penanggulangan kemiskinan), namun sekarang sudah tidak,” ujarnya.
Apakah sektor pariwisata tidak berimbas kepada penurunan angka kemiskinan? Menurutnya, ada. Memang, dampak wisata jika ukurannya sisi konsentrasi wilayah seolah-olah belum berpengaruh.
”Namun bisa dilihat dari perkmbangan pada perubahan sektor nonpertanian, ada perubahan. Yakni, jasa dan yang lain,” terangnya.
Salah satu contohnya adalah geliat usaha yang tumbuh di sekitar Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Ada jasa wisata, kuliner, dan warung makan.
Menurutnya, hal tersebut menjadi gambaran bahwa pertumbuhan sektor pariwisata juga berdampak terhadap kesejahteraan. ”Harapan kami, masyarakat di daerah wisata juga ikut dalam aktivitas pariwisata agar multiplayer effect dapat terasa. Aktivitas keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dapat menjadi contoh,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Gunungkidul Siwi Iriyanti mengatakan, dalam pennaggulangan kemiskinan peran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) harus ditingkatkan.
”Kami juga mengampu bantuan sosial maupun program-program seperti Kelompok Usaha Bersama (Kuseb) dan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP). Diharapkan, semua program dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana,” kata Siwi.
Di bagian lain, kemiskinan di Gunungkidul mengundang perhatian anggota DPRD Gunungkidul. Anggota Komisi D Imam Taufik menyinggung permasalahan data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan.
Dia melihat masih banyak dikeluhkan terkait data penerima. Data yang ada dinilai belum akurat.
”Hal ini banyak disampaikan masyarakat pada saat anggota dewan saat menjalani reses,” kata Imam. (gun/amd/zl)
