RUSAK: Lampu taman di Embung Langensari yang rusak, Pemkot Jogja tidak bisa melakukan perbaikan, karena status Embung yang masih milik Kementrian PUPR. (DWI AGUS/RADAR JOGJA)
JOGJA – Pemkot Jogja mengajukan izin untuk mengambil alih pengelolaan Embung Langensari Klitren Gondokusuman. Selain optimalisasi fungsi juga perawatan rutin fasilitas. Hingga saat ini kawasan Embung Langensari masih milik Kementerian PUPR.
Inisiatif itu juga melihat kondisi beberapa fasilitas mulai tidak terawat bahkan rusak. “Ya seperti itu lampu taman rusak kami tidak bisa perbaiki, karena wewenang bukan di kami,” kata Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi Jumat (18/7).
Pemkot telah menyiapkan konsep pengelolaan Embung Langensari. Selain sebagai resapan air kawasan perkotaan juga sebagai public space. Selain letak, konsep pembangunan sudah sangat ideal. Warga, lanjutnya, bisa memanfaatkan sebagai lokasi berkumpul hingga olahraga.
Dibangun 2015, embung ini memiliki kapasitas tampung air sebesar 9.780 meter kubik. Sementara kedalaman air mencapai dua hingga tiga meter. Dengan luas area mencapai 5.890 meter persegi. Awalnya lokasi ini adalah fasilitas pendidikan SD Langensari.
“Mengoptikmalkan juga kawasan Ruang Terbuka Hijau plus taman rekreasi masyarakat. Walau sebenarnya saat ini sudah difungsikan seperti itu. Tapi setidaknya ambil alih bisa lebih optimal perawaannya,” ujar HP.
Camat Gondokusuman Guritno juga berharap peralihan aset dan pengelola bisa terwujud. ” Utamanya adalah agar embung ini bisa dimanfaatkan optimal. Termasuk jika warga ingin mengadakan acara, cukup izin sampai wilayah kami atau Pemkot saja,” katanya.
Disatu sisi konsep Embung Langensari sejalan dengan konsep public space Gondokusuman. Hanya saja diakui olehnya public space di wilayahnya sangat minim. Selain sempitnya lahan juga ketersediaan lahan tengah kawasan perkampungan.
Alhasil Guritno mencanangkan strategi membeli tanah milik warga. Khususnya tanah kawasan perkampungan yang akan dijual. Untuk selanjutnya dikonsep sebagai public space di tengah perkampungan.
“Minta kepada LPMK apabila ada tanah didalam kampung akan dijual kami diberitahu. Daripada peruntukannya jadi gedung, lebih baik kami beli dan fungsi kan sebagai public space. Kami beli dengan harga wajar,” jelasnya. (dwi/pra/by)
