RADAR JOGJA – Kementerian Ketenagakerjaan menobatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi terbaik dalam pembangunan ketenagakerjaan tahun 2019. Mendapatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) sebesar 65,71, Jateng mengalahkan sejumlah provinsi lain dengan urusan ketenagakerjaan kategori besar.

Jawa Tengah menjadi yang terbaik karena nilai IPK paling tinggi se-Indonesia. Sementara di urutan kedua Jawa Timur dengan IPK 64,74 dan terbaik ketiga Sulawesi Selatan dengan IPK 64,73.

Penghargaan  diserahkan langsung Menteri Tenaga KerjaHanif Dhakiri kepada para kepala daerah  di Jakarta, Senin (14/10). Untuk Jawa Tengah, penghargaan diterima langsung Gubernur Jateng  Ganjar Pranowo.

Menaker Hanif Dhakiri dalam acara itu mengatakan, penghargaan tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada daerah yang telah berhasil dalam pembangunan ketenagakerjaan. Penghargaan diberikan setiap tahun, sejak 2011 lalu.

“Penghargaan kami berikan dengan enam indikator utama, yakni perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, pelatihan dan kompetensi kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja,” kata Hanif.

Hanif menerangkan, dengan diberikannya penghargaan itu diharapkan dapat menjadi acuan semua daerah dalam mengembangkan ketenagakerjaan. Selain itu juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya perencanaan ketenagakerjaan.

“Semoga kegiatan ini mampu mendorong percepatan pembangunan ketenagakerjaan di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,”  tutupnya.

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, penghargaan itu bukanlah segalanya. Meski begitu, dirinya memberikan apresiasi kepada jajarannya di Pemprov Jateng, Disnaker, organisasi buruh, pengusaha dan para buruh karena dapat bekerjasama menaikkan indeks pembangunan ketenagakerjaan di Jateng menjadi lebih baik. “Semoga dengan ini akan mendorong ekonomi di Jateng berjalan lebih kondusif,” ujarnya.

Ganjar juga mengatakan, capaian ini menjadi satu tampilan positif yang dapat dilihat publik. Sehingga diharapkan akan membuka mata para calon investor untuk melirik Jawa Tengah.

“Dengan kondusivitas dan kenyamanan industri di Jateng, maka akan membuat calon investor tertarik. Sehingga, skenario pertumbuhan ekonomi di Jateng ke depan akan lebih mudah dilakukan,” tambahnya.

Meski begitu, Ganjar mengatakan masih ada sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan, khususnya mengenai buruh. Selama ini  isu tentang buruh baru hanya sebatas upah, padahal,  banyak hal yang masih perlu dipenuhi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan mereka.

“Capaian ini tidak hanya dalam satu indeks, namun ke depan harus dikorelasikan dengan peningkatan investasi dan kesejahteraan buruh. Kalau selama ini isu buruh hanya sebatas upah, ke depan harus diperhitungkan tentang peningkatan kesejahteraan buruh, seperti akomodasi, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya,”  ungkapnya. (*/bay/laz)