RADAR JOGJA – Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ. Angka kemiskinan di provinsi ini yang lebih tinggi dari rata-rata nasional sekitar 11 persen, harus terus ditekan angkanya, agar mampu menggerakkan roda perekonomian. Apalagi, tahun 2020 Pemrov telah memasuki rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 yang ketiga.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengakui adanya permasalahan pembangunan di DIJ yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan dari RPJMD yang telah ditetapkan, diperlakukan inovasi dan kerja sama dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan program yang ada.

“Untuk penurunan kemiskinan harus diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar memberikan dampak dan peningkatakan kesejahteraan masyarakat,” kata HB X baru-baru ini.

Dijelaskan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memang diperlukan inovasi baru dalam pelayanan dasar. Apalagi, tahun-tahun medatang menjadi tahun yang sangat strategi dalam pencapaian RPJMD DIJ.

Dikatakan, keberadaan proyek strategis nasional yang dilaksanakan di DIJ harus direspons dengan baik setiap OPD. Tujuannya, setiap OPD harus bisa menjaring pihak ketiga (investor) atau melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Gubernur menegaskan, Pemprov DIJ akan memfokuskan pembangunan pada penguatan sumber daya manusia (SDM), pemantapan infrastruktur dan perbaikan pelayanan publik. “Semua OPD harus saling bahu membahu, melengkapi dan mengambil peran sesuai dengan ketugasannya,”  kata HB X.

Pada RPJMD Pemprov DIJ memiliki 17 program percepatan pembangunan yang termasuk dalam kategori prioritas. Pertama, terkait dengan infrastruktur. Terdapat lima program prioritas, seperti pembangunan akses jalan dari Temon ke Borobudur, pembangunan underpass Kentungan yang akan beroprasi di 2020 mendatang.

Ada pula pembangunan underpass perempatan Gejayan, pembangunan SPAM regional daerah Bener, Kapek di Kulonprogo, dan Kabupaten Bantul, serta  penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.

Sedangkan yang berkaitan dengan kawasan di DIJ, terdapat sembilan kawasan yang akan dibangun dan dikembangkan oleh Pemprov DIJ, seperti penataan kawasan Keraton, penataan kawasan sumbu filosofis, pengembangan kawasan Perbukitan Menoreh, pengembangan kawasan Pantai Samas dan Parangtritis, pengembangan kawasan Pantai Selatan DIJ, pengembangan kawasan perkotaan Jogja, pengembangan kawasan Pantai Selatan Kulonprogo dan pembangunan pengembangan kawasan bandara di Kulonprogo.

Selain itu, ada tiga program lainnya yang meliputi sarana dan prasaran Jogja Smart Province yang nantinya akan diberikan keleluasaan kepada pengisi konten yang berbasis keistimewaan, pembangunan international hospital yang saat ini merupakan RSUD Wates yang memiliki visi akan direncanakan sebagai pariwisata kesehatan, dan pembangunan Jogjakarta Agro Techno Park.

Hanya, kata HB X, pembangunan di DIJ tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Ada rambu-rambu khusus terkait adab dan budaya yang tidak bisa diterabas. Salah satunya sumbu filosofi Keraton.

Bahkan terkait pembangunan tol pun menghendaki terjaganya sumbu filosofi tersebut. ”Pembangunan tidak boleh membabi buta, harus ada nilai-nilai yang terkandung sebagai jati diri yang tidak boleh dilanggar,” jelas HB X. (bhn/laz)