RADAR JOGJA – Mewabahnya penyebaran virus korona mulai membuat pelaku usaha gundah. Mereka mulai berfikir untuk merumahkan sementara pegawainya. Tapi hak-hak para pekerja diminta tidak dilupakan.

Salah satu pemilik toko di Malioboro Luciana Iin menyebutkan, tokonya sudah mulai sepi pengujung sejak ada imbauan agar mengurangi aktivitas yang mengundang masa banyak. “Toko saya masih tetap buka. Tetapi, pengunjubg sepi pastinya,” tutur Iin kepada Radar Jogja, Jumat (27/7).

Karena takut dengan virus korona, Iin juga menyiapkan beberapa antisipasi untuk pencegahan korona. Di antarnya, menyediakan sabun cuci tangan di depan toko agar para pengunjung dapat mencuci tangannya sebelum masuk. “Kami hand sanitizer juga ada,” jelasnya.

Dia juga rutin mengelap permukaan barang-barang dagangan seperti kaleng dan botol dengan lap yang sudah diberi cairan sabun. “Semua staf sudah pakai masker. Yang batuk tidak kami perbolehkan masuk dulu,” imbuhnya.

Iin juga menyebutkan untuk jam masuk juga ada penyesuaian jam operasional. Dia juga memberikan supplem untuk para pegawainya. “Kami juga menganjurkan pembeli ambil barang dengan aplikasi ojek online,” katanya.

Terkait sepinya pengunjung toko, Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) Sadana Mulyono mengatakan, pihaknya sedang melakukan penggodokan terkait toko-toko di Malioboro akan libur atau tetap buka di tengah maraknya virus korona ini. “Kami masih 50:50, antara tutup atau akan tetap buka,” jelasnya.

Sadana masih mempertimbangkan terkait nasib para karyawan toko. Meskipun begitu, dia akn tetap melihat perkembangan dari menjalarnya wabah virus korona. Jika semakin parah, tentu akan di tutup untuk sementara waktu. “Saya juga menyarankan untuk tetap tinggal di rumah, kalau memang tidak memungkinkan untuk berjualan. Karena sekarang pengunjung juga sepi,” katanya.

Sedang juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Irsad Ade Irawan mendesak agar pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi yang lebih komprehensif dalam menanggulangi dampak negatif wabah korona terhadap ekonomi. “Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menghindari terjadinya PHK massal, dengan dalih melemahnya perekomomian akibat wabah korona,” pintanya.

Dia juga berharap adanya penyemprotan disinfektan di fasilitas umum atau ruang-ruang usaha yang rentan terjadi penyebaran wabah korona. Termasuk, penyediaan masker, hand-sanitizer, disinfektan, thermo-gun, serta alat untuk mendeteksi korona di tempat-tempat tersebut. Sekaligus, menjamin ketersedian pangan dengan harga terjangkau. Irsad juga menilai pemerinta menganggarkan pembiayaan bantuan langsung tunai untuk keperluan kebutuhan dasar selama lockdown dan social-distancing. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.(cr1/pra)