KULONPROGO – Pembersihan lahan New Yogyakarta International Airport (NYIA) harus selesai sebelum Agustus 2018. Padahal lahan yang masih didiami sebagian kecil warga penolak bandara tersebut belum ada penyelesaian.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan pembangunan bandara harus segera masuk tahap konstruksi fisik. Harus sesuai target operasional pada 2019. Presiden Jokowi meminta Hasto persoalan warga penolak bandara segera diselesaikan.

“Sudah saatnya melakukan finishing atas permasalahan akuisisi lahan tersebut. Kalau saya ingin secepatnya. Tidak boleh sampai Agustus,” tegas Hasto usai meresmikan Balai Pemberdayaan Masyarakat (BPM) untuk warga terdampak bandara bersama PT Angkasa Pura (AP) I di Kantor Help Desk NYIA petang Senin (16/7).

Dikatakan, dari 31 rumah yang masih dihuni warga penolak, lima keluarga telah menemui Hasto. Mereka menyatakan mau pindah. Padahal kelimanya menerima kompensasi pembebasan lahan lebih sedikit dibanding penolak lain.

“Mereka meminta hunian dan tanah gratis. Pemkab siap mengakomodasi. Masih ada lima rumah relokasi magersari di Kedundang. Kelima keluarga itu bisa ditempatkan di sana,” kata Hasto.

Keluarga lain juga bersedia pindah. Namun enggan repot mengurus pencairan dana kompensasi yang dititipkan di pengadilan (konsinyasi). Ada pula yang ingin menguasakan pencairan itu pada orang lain.

“Pemkab akan berusaha mencarikan jalan terbaik untuk membantu,” ujar Hasto.

Eksekusi warga keluar dari lahan NYIA masih dirancang bersama AP I dan aparat keamanan. “Eksekusi tetap mengedepankan langkah persuasif. Kami tidak ingin memperpanjang waktu, harapan saya tidak sampai Agustus selesai. Sekarang sudah Juli,” kata Hasto.

Direktur PT AP I Faik Fahmi mengatakan pihaknya akan menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyelesaikan masalah tersebut. Urusan pemindahan rumah melibatkan banyak stakeholder. (tom/iwa/mg1)