JOGJA- Ketua Umum KONI DIJ Djoko Pekik Irianto mencurahkan berbagai hal menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) XV DIJ 2019. Curahan hati (curhat) itu disampaikan Djoko saat bertemu dengan Komisi D DPRD DIJ.

Salah satu yang disinggung terkait jumlah cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan di event olahraga yang digelar saban dua tahun itu.

”Jumlah cabor itu memang sempat menjadi polemik. Ada 41 cabor yang akan dipertandingkan. Namun sebenarnya tentang jumlah cabor itu bukan resmi dari pernyataan saya,” ucap Djoko di ruang Komisi D DPRD DIJ Kamis (18/10).

Tentang 41 cabor itu, Djoko mengaku mengacu pedoman umum Porda DIJ. Selain itu juga merujuk cabor yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.  Penentuan 41 cabor itu juga disepakati oleh semua KONI kabupaten dan kota se-DIJ. Ini diwujudkan dengan ditandatanganinya berita acara oleh ketua umum KONI kabupaten dan kota se-DIJ.

Persoalan jumlah cabor yang dipertandingkan di Porda  sempat ditanyakan Anggota Komisi D Muhammad Yazid dan Danang Wahyubroto. Pertanyaan itu diajukan usai Djoko menyampaikan paparan pelaksanaan program tahun anggaran (TA) 2018 dan rencana program TA 2019.

TA 2018, KONI DIJ mengajukan dana ke Pemprov DIJ sebesar Rp 13,8 miliar. Namun hanya disetujui separonya sebesar Rp 6,8 miliar. Dari jumlah itu, hingga 30 September berhasil direalisasikan Rp 4,7 miliar.

”Masih ada anggaran untuk dua bulan ke depan Rp 2,09 miliar,” jelas mantan Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian  Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ini.

Sedangkan TA 2019, KONI mengajukan anggaran Rp 29,6 miliar. Dana itu untuk membiayai pusat latihan daerah (puslatda) pra-PON, Porda, prakualifikasi PON, dan tali asih Sea Games.

Selanjutnya TA 2020 sebesar Rp 44,6 miliar. Rencananya untuk puslatda PON, tryout puslatda PON dan mengikuti PON di Papua. “TA 2021 kami mengajukan Rp 14,08 miliar untuk porda,” terangnya.

Khusus rencana anggaran 2019, KONI telah mengirimkan kembali proposal ke Pemprov DIJ pada 25 Mei 2018. Sedangkan usulan anggaran selama empat tahun disampaikan ke pemprov pada 5 Maret 2018.

Pria yang tinggal di Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman, ini mengungkapkan target pembinaan prestasi olahraga DIJ 2017-2021.

Ada tiga target meliputi peningkatan prestasi pada PON XX Papua 2020, peningkatan jumlah atlet DIJ yang masuk pelatnas dan kesetaraan prestasi olahraga kabupaten dan kota.

Penjelasan Djoko terkait target prestasi dan pengajuan anggaran kembali mengundang reaksi anggota dewan. Yazid mempertanyakan target 16 medali emas pada PON 2020. ”Kenapa targetnya tidak berubah sama dengan PON sebelumnya,” ujarnya.

Adapun Danang  kaget dengan pengajuan anggaran oleh KONI. Sebab, Komisi D merasa tidak mengetahui usulan anggaran dari KONI.

”Harusnya sebelum diajukan ke pemprov, KONI bertemu dengan Komisi D dulu. Kalau tidak, anggarannya selalu seperti ini, dipotong dengan berbagai alasan. Padahal kita tahu, DIJ ini banyak duit. Anggarannya turah-turah. Apalagi ada danais segala,”  ujar Danang.

Karena itu, dia meminta pola pengajuan anggaran KONI diubah. Danang minta agar KONI lebih sering bertemu dengan Komisi D. Sebab, Balai Pemuda dan Olahraga (BPO) Dinas Pemuda dan Olahraga DIJ yang mengampu anggaran KONI merupakan mitra kerja Komisi D.

Menanggapi itu, Djoko meminta izin dengan Kepala BPO Edi Wahyudi yang juga hadir dalam rapat kerja. Edi tak memasalahkan jika Komisi D hendak mengundang pengurus KONI juga membahas program kerja 2019 dan 2020. ”Silakan saja, monggo,” ucap Edi. (kus/zam/rg/mo2)