KULONPROGO – DPRD Kulonprogo mengimbau masyarakat aktif menjaga lingkungan perumahan agar tidak kumuh. Dampak negatif kehadiran New Yogyakarta International Airport (NYIA) salah satunya memunculkan kekumuhan. Hal itu perlu diantisipasi dengan penegakan Perda.
Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati menegaskan, Kulonprogo memiliki Perda 9/2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Perda ini harus disosialisasikan ke masyarakat.
“NYIA bisa memicu kemunculan perumahan dan permukiman kumuh. Hal ini perlu diantisipasi sedini mungkin,” kata Akhid, Selasa (5/2).
Dijelaskan, salah satu bentuk sosialisasi Perda tersebut, bagaimana masyarakat dan pemerintah desa (Pemdes) paham cara mengakses anggaran untuk mencegah terjadinya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Bisa didanai APBD.
“Dalam hal ini, kami mengajak DPUPKP dan Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam sosialisasi ini. Sehingga masyarakat bisa langsung mendapat jawaban ketika bertanya prosedur mengakses pembangunan prasaranan dan sarana umum (PSU) yang bisa diakses dan dibiayai APBD,” kata Akhid.
Dia mencontohkan, Desa Depok, Panjatan, dan Kanoman, Kecamatan Panjatan layaknya segi tiga emas. Menjadi sasaran banjir yang terjadi setiap tahun. Salah satunya karena kurangnya penataan kawasan.
“Sehingga berdampak munculnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Harus dicegah sejak awal,” kata Akhid.
Ketua DPUPKP Kulonprogo, Gusdi Hartono mengatakan, setiap tahun pihaknya merehabilitasi 1.000 rumah tidak layak huni (RTLH). Warga didorong aktif mengusulkan RTLH yang harus direhabilitasi. “Usulannya bisa melalui Musrembangdes atau melalui legislator di DPRD,” kata Gusdi.
Menurut dia, dalam mengatasi kawasan segi emas bencana banjir di Depok dan Kanoman, Pemkab telah mengusulkan ke Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) untuk pembangunan embung. Atau bendungan yang bisa menampung air dari hulu.
“Proyek ini dikerjakan dengan sistem tahun jamak sejak 2017 hingga akhir 2019. Kami memandang perlu dibangun embung dan pompa di wilayah selatan untuk mengatasi banjir,” ujar Gusdi. (tom/iwa/riz)
