PURWOREJO – Rapat umum terbuka dalam Pemilu 2019 sangat mungkin dibubarkan aparat berwajib. Polres Purworejo sendiri siap melakukan hal itu jika penyelenggara rapat umum tidak memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan.

“Sangat mungkin kami membubarkan itu. Kami koordinasi dengan Bawaslu dan kami minta semuanya mematuhi aturan yang ada,” kata Kapolres AKBP Indra Kurniawan Mangungsong usai Apel Gelar Pasukan dalam rangka Pengamanan Pemilu 2019 di Alun-Alun Purworejo, Jumat (22/3).

Menurut Kapolres, ada banyak pengajuan izin yang dilakukan secara mendadak. Sebagai contoh ada yang mengajukan izin di malam hari, sementara kegiatannya akan dilakukan pagi harinya.

“Ketentuan sebenarnya tujuh hari sebelum acara dan ada aturannya pula tiga hari sebelum kegiatan. Tapi pada Jumat (22/3), rapat-rapat terbatas yang ada izinnya sudah sangat mepet. Kami harapkan untuk rapat terbuka waktu tidak mepet,”  tambahnya.

Khusus untuk pengamanan rapat umum terbuka atau kampanye, Polres Purworejo akan menurunkan sedikitnya 189 personel. Jumlahnya akan ditambah saat dilakukan pemungutan suara yakni mencapai 480 personel.

“Kami meningkatkan pengawasan dan pengamanan untuk hadapai kampanye ini. Dan peserta kampanye kami arahkan juga mengikuti aturan yang ada. Jangan berusaha melanggar, karena kami juga siapkan tindakan tegas,” tambahnya.

Beberapa kelengkapan kendaraan yang menjadi perhatiannya adalah pemanfaatan knalpot brong, tanpa helm, tanpa spion dan naik truk terbuka serta bonceng tiga. Peserta kampanye juga tidak diperkenankan membawa alat-alat lain yang berpotensi menimbulkan kerawanan. “Knalpot brong kami larang karena selama ini menjadi salah satu pemicu keributan,” tambahnya.

Bupati Agus Bastian juga mengharapkan masyarakat memenuhi aturan yang berlaku. Tindakan arogan sebaiknya dihindarkan. “Kalaupun harus kampanye ke jalan, ya jangan membawa cutik atau pentungan dan sejenisnya. Itu nyebahi (menjengkelkan, Red) banget,” tambahnya.

Dirinya yakin di Purworejo hiruk pikuk kampanye bisa berlangsung tertib. Dia melhat masyarakat semakin dewasa sehingga bisa memilah antara yang baik dan buruk.

Sementara itu, Ketua DPRD Purworejo Luhur Pambudi Mulyono mengatakan, masyarakat harus bisa jaga diri dan tidak ikut-ikutan ke arah kampanye yang anarkistis. Dalam kegiatan seperti itu biasanya akan mudah sekali terjadi gesekan.

Diungkapkan, elite politik sebenarnya tidak mengarahkan untuk melakukan provokasi. Hanya terkadang demi kepentingan lokal, tindakan itu bisa terjadi. “Memang masyarakat jangan terpancing dengan provokasi yang ada,” tambah Luhur.  (udi/laz/mg1)