SEGERA CAIR: Kaur Keuangan Desa Bantul Zaenal menyerahkan dokumen syarat pengajuan ADD di kantor BKAD pekan lalu. Berkas diterima Kasubbag Keuangan dan Aset, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Sri Ambarwati. (ZAKKI MUBAROK/RADAR JOGJA)
BANTUL – Ada angin segar bagi pemerintah desa (pemdes). Itu seiring dengan pencairan dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD). Kasubbag Keuangan dan Aset, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Sri Ambarwati memperkirakan DD maupun ADD bakal cair akhir Maret.
”Mudah-mudahan DD dan ADD minggu-minggu ini sudah klir,” jelas Ambar, sapaan Sri Ambarwati di kantornya pekan lalu.
Khusus pengajuan pencairan DD, Ambar menyebut ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pemdes. Di antaranya, peraturan desa tentang APBDes telah diketok dan peraturan bupati yang mengatur tentang pembagian penetapan DD juga sudah diteken.
Nah, BKAD telah mengajukan pencairan DD ke Kantor Pelayanan Perbendeharaan Negara Jogjakarta pertengahan Februari lalu.
”Sekarang posisinya menunggu dana itu ditransfer dari RKUN (rekening kas umum negara) ke RKUD (rekening kas umum daerah),” ucapnya.
Berapa DD yang disalurkan untuk 75 desa se-Bantul? Ambar menyebut Rp 98.359.905.000. Angka ini naik dibanding 2018. Di mana saat itu pemerintah pusat menggelontorkan Rp 79 miliar. Dengan bertambahnya nominal ini, DD yang diterima tiap desa rata-rata di atas Rp 1 miliar. Kendati begitu, ada beberapa desa yang menerima DD di bawah Rp 1 miliar. Desa Imogiri, misalnya, menerima Rp 903 juta. Lalu, Desa Jagalan Rp 949 juta, dan Desa Singosaren Rp 932 juta. Kemudian, Desa Tirtomulyo Rp 951 juta dan Desa Kebonagung Rp 993 juta.
”Yang menerima DD terbesar Desa Selopamioro. Nilainya Rp 2,2 miliar,” sebut Ambar mengungkapkan bahwa pencairan DD terbagi dalam tiga tahap. Yakni, 20 persen pada tahap pertama. Tahap kedua dan ketiga masing-masing 40 persen.
Seperti DD, Ambar memastikan progres pencairan ADD juga on the track. Sebanyak 65 dari 75 desa pada awal pekan lalu telah menyerahkan dokumen pengajuan ke BKAD. Alias ADD desa di Bumi Projotamansari telah ditransfer. Sedangkan 10 desa tersisa diyakini bakal menyerahkan dokumen pengajuan pekan ini.
”Pencairan ADD terbagi dalam empat tahap,” katanya.
Berbeda dengan DD, nilai anggaran untuk ADD serupa dengan tahun lalu: Rp 104.074.977.000. Menurutnya, besaran ADD yang diterima tiap desa bervariatif. Rata-rata di atas Rp 1 miliar. Namun, ada desa yang menerima di bawah Rp 1 miliar. Contohnya, Desa Jagalan. ADD yang diterima desa di Kecamatan Banguntapan ini Rp 560 juta.
”Tertinggi Desa Selopamioro. Nominalnya Rp 2,4 miliar. Di bawahnya Desa Bangunjiwo. Yaitu, Rp 2,2 miliar,” sebutnya.
Plt Kepala BKAD Bantul Trisna Manurung menilai, pencairan DD tahun ini jauh lebih baik. Menyusul berbagai pengalaman keterlambatan pencairan pada tahun-tahun sebelumnya. Kendati begitu, BKAD bersama Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda tetap intens memantau pemdes mana saja yang belum mengajukan permohonan pencairan.
”Ketika sudah memasuki bulan kedua (awal tahun) kita mendatangi desa-desa yang belum mengajukan. Kemarin ada tujuh pemdes yang kami minta untuk segera,” tuturnya.
Menurutnya, aturan pencairan DD juga membantu transfer ke desa lebih tepat waktu. Dalam aturan itu disebutkan, DD yang telah ditransfer dari RKUN maksimal tujuh hari berada di RKUD. Artinya, BKAD harus segera mentransfernya ke desa.
”Sehingga keterlambatan pencairan sekarang bisa ditekan,” ungkapnya.
Ketika disinggung mengenai transfer ADD, Trisna memastikan tidak ada persoalan. Sebab, ADD ditranfser pemerintah pusat bersama dengan dana alokasi umum. (*/zam/mg1)
