JOGJA – Pemilu sejatinya momentum bagi rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara bergembira dan demokratis. Hasil pilihan rakyat pada 17 April 2019 juga secara terbuka bisa diketahui oleh publik.
Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengatakan, pemimpin dan wakil rakyat sudah dipilih oleh rakyat saat memberikan suara pada 17 April yang lalu. KPU saat ini sedang melaksanakan tugas konstitusi melakukan tahapan pemilu sesuai peraturan perundang undangan dan segera menetapkan hasil Pemilu 2019 secara resmi. Setiap peserta pemilu baik Capres, Partai maupun Calon DPD RI juga diberikan kesempatan menugaskan kader terbaiknya sebagai saksi yang dapat mengikuti seluruh proses pencoblosan, perhitungan dan rekapitulasi suara dalam Pemilu 2019 mulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi hingga KPU RI.
”Juga ada Bawaslu. Jika ada pihak yang dirugikan dapat melapor ke Bawaslu atau menggugat ke MK sesuai peraturan perundang-undangan. Mari hormati proses berdemokrasi yang ada dan tidaklah pantas bila ada pihak yang karena kalah lalu melawan konstitusi maupun peraturan perundang undangan yang ada karena akan merugikan masyarakat. Menang harus merangkul, yang kalah juga harus legowo. Persatuan bangsa harus dikedepankan,” katanya Senin (20/5).
Menanggapi adanya rencana aksi massa atau people power jelang penetapan hasil pemilu oleh KPU, rakyat diharapkan bersama sama menolak people power karena berpotensi memecah persatuan bangsa dan merugikan masyarakat.
Eko Suwanto menegaskan, kini saatnya energi bangsa kembali dicurahkan untuk bersatu membangun negeri. Secara khusus kepada semua pihak diajak untuk tidak membuat aksi-aksi yang memecah belah bangsa.
”Kami mengajak masyarakat tidak perlu ikut dan menolak people power. Ayo berikan kepercayaan kepada lembaga penyelenggara pemilu bekerja menyelesaikan tugasnya, setelah rakyat berikan suara dengan mencoblos sesuai pilihan mereka. Jika ada yang dirugikan kan ada jalurnya secara konstitusional mulai lapor ke Bawaslu maupun menggugat ke MK. Ayo gunakan jalur konstitusional, jalur hukum,” kata alumni MEP UGM.
Eko percaya, rakyat juga sudah dewasa dalam berpolitik dan cerdas dalam menentukan sikap. Termasuk dalam memilah dan memilih informasi. ”Rakyat Indonesia saya yakin bijak dan cerdas. Masyarakat mendukung Polri dan TNI tegas proses hukum terhadap siapapun yang melalukan terorisme, hate speech, fitnah, dan hoax serta siapapun pihak yang mengancam keutuhan NKRI,” katanya. (kus/ila)
