MAGELANG – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengakui tenaga penyuluh di lapangan sejauh ini belum mencukupi. Namun ia ingin agar berbagai program dapat terlaksana dengan baik. Capaian yang telah ditetapkan bagaimana caranya harus dipenuhi.

Ia berencana memanfaatkan perangkat desa (perdes) menjadi tenaga penyuluh. “Presiden Jokow kan menaikkan gaji perangkat desa terendah setara dengan golongan 2A. Gajinya besar. Makanya kami manfaatkan di penyuluhan,” jelas Hasto saat menghadiri pembukaan pembelajaran bela negara dalam rangka orientasi CPNS BKKBN di Dodik Bela Negara Rindam IV/Diponegoro, Senin (5/8).

Dikatakan, tahun ini ada 827 pegawai yang ditempatkan di BKKBN. Dari jumlah itu, 35 di antaranya ditempatkan di pusat, sisanya tersebar di 32 perwakilan provinsi. Pegawai ini tersaring dari 17.760 lamaran yang masuk.

Selain itu pihaknya juga akan berkolaborasi dengan Babinsa yang tersebar di pelosok-pelosok desa. “Karena saya tahu persis Babinsa di lapangan menyatu dengan warga masyarakat. Kalau penyuluh datang dengan Babinsa, pasti beda. Jadi ada perhatian dari masyarakat,” ungkap mantan bupati Kulonprogo ini.

Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Dan Rindam) IV/Diponegoro Kolonel Inf Amrin Ibrahim mengatakan, sinergi dengan Babinsa memiliki keuntungan tersendiri. “Karena mereka punya banyak pengalaman dan jaringan. Pegawai baru bisa saling tukar informasi, sehingga bisa saling menutup kekurangan,”  tandasnya.

Dalam masa orientasi ini, Amrin menjelaskan, para CPNS pegawai BKKBN dibekali banyak hal. Antara lain, pembelajaran wawasan kebangsaan, dan cinta tanah air. “Kami bekerjasama dengan BKKBN, kami akan lebih cinta kepada tanah air sehingga lebih meningkatkan kualitas kerja,” tuturnya. (cr10/laz/zl)