RADAR JOGJA – Seiring dengan pesatnya kemajuan zaman, tantangan yang dihadapi DPRD DIJ ke depan dirasakan makin berat. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dewan bersama Pemprov maupun instansi terkait.

”Kami sampaikan, sikap intoleransi, radikalisme, terorisme termasuk separatisme dan kapitalisme itu nyata-nyata menjadi ancamana bagi DIJ karena hal tersebut nyata-nyata bertentangan dan berkhianat terhadap Pancasila dan Keistimewaan DIJ serta mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara,” ujar Eko Suwanto yang hari ini dilantik menjadi anggota DPRD DIJ, Senin (2/9).

Dia menyampaikan di Jogjakarta hingga saat ini problem kesejahteraan masih perlu memperoleh perhatian. Yaitu, masalah kemiskinan yang masih berada di angka 11,7 persen dan ketimpangan serta angka pengangguran yang dirasakan masih tinggi.

”Tantangan tersebut perlu dijawab dengan pengajuan Rancana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan guna dekatkan akses pelayanan dasar ke masyarakat. Juga perlu kebijakan yang berpihak, misalnya bagaimana wujudkan APBD dan Danais yang mampu ciptakan lapangan kerja bagi rakyat,” ujar politikus muda PDI Perjuangan Eko Suwanto.

Menjawab pertanyaan sejauh mana kapitalisme menjadi ancaman bagi DIJ, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja ini kemudian menyebut kapitalisme, seperti disampaikan oleh Bung Karno, sebagai sesuatu sistem yang mengisap rakyat, sistem yang menyengsarakan dan memelaratkan rakyat. Korelasinya dengan kondisi DIJ saat ini, banyak berdiri hotel, apartemen maupun kondominium yang tidak tidak berizin. Hal itu berdampak langsung pada masyarakat.

Menurut dia, investasi-investasi yang masuk ke DIJ boleh-boleh saja akan tetapi harus dikontrol dan harus dipastikan membawa keuntungan untuk rakyat.

”Apa dampak sosialnya? Orang cenderung kemudian mementingkan diri sendiri. Contoh paling mudah mereka yang tinggal tinggal di kondominium dan apartemen sudah tidak kenal dengan lingkungan sekitarnya. Sudah tidak ada lagi kerja bakti di Minggu pagi,” kata dia. (kus/ila)