RADAR JOGJA – Upah minimum provinsi (UMP) DIJ masih terendah se-Indonesia. Indeks gini ratio atau ketimpangan pendapatan DIJ juga sempat tertinggi di Indonesia. Tapi indeks pembangunan ketenagakerjaan (IPK) di DIJ tertinggi di Indonesia.
Kondisi tersebut diakui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Budi Wibowo. Menurutnya, upah yang rendah itu bukan berarti pekerja di DIJ tidak sejahtera.
“Karena IPK kami yang tertinggi,” ujarnya dalam seminar nasional ‘Membangun Kemitraan Berkelanjutan untuk Mencapai Suistanable Development Goals (SDGs), Rabu (13/11).
Budi mengatakan, IPK tersebut sudah mencakup perencanaan tenaga kerja, pengupahan, manajemen tenaga kerja, hingga jaminan sosial.
Mantan Sekda Kulonprogo itu menambahkan, upah rendah di DIJ disebabkan rumusan perhitungan yang sudah baku. Yakni PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. “Maka kami sekarang sedang menyusun rumusan agar upah bisa di atas garis kemiskinan,” jelasnya.
Di antaranya, dia menyebut akan ada penyesuaian dalam satuan harga barang dan jasa (SHBJ) yang dipakai pemerintah. Dia mencontohkan, seperti untuk biaya tukang.
“Ya tidak bisa lagi Rp 55 ribu per hari, wong sudah Rp 80 per hari,” ungkapnya.
Begitu pula untuk masalah ketimpangan. Budi menyebut akan menyebar pertumbuhan ekonomi, pada 2017 paling tinggi secara nasional di angka 7,9 persen kemudian pada triwulan pertama 2019 mencapai 7,5 persen bahkan Kulonprogo bisa mencapai 10,15 persen.
Di antaranya karena pembangunan infrastruktur. Karena itu Budi berharap tol Jogja sampai Cilacap pada 2020 sudah harus dibangun.
“Kemudian masyarakat mulai bergerak dan aerotropolis mulai dibangun, pariwisata juga dibangun maka saya yakin DIJ akan tetap di atas rata-rata nasional,” ungkapnya.
Sementara General Affairs Manager PT TEP Indonesia Afiat Djajanegara menyatakan, untuk mencapai target SDGs di 2030 perlu melibatkan berbagai elemen mulai dari perguruan tinggi hingga LSM.
SDGs sendiri merupakan kelanjutan dari milenium development goals (MDGs) 2015 lalu. Ada 17 sasaran dan 169 indikator SDGs. “Dan infrastruktur termasuk sasaran ke-9,” ungkapnya.
Afiat menambahkan, berdasarkan antusiasme dari peserta seminar dan loka karya di lima kota di seluruh Indonesia pada tahun 2018, pihaknya memutuskan untuk melanjutkan acara ini di lima kota lainnya di 2019.
“Mengingat pentingnya menjaga kemitraan yang berkelanjutan, kami akan mengajak pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk terus bekerja sama membantu pemerintah Indonesia untuk mencapai SDGs,” tandasnya. (naf/tif)
