RADAR JOGJA DIGITAL – Maraknya bisnis Manajemen Hotel Virtual (MHV) di Jogjakarta mendapatkan perhatian serius dari anggota komisi B DPRD Kota Jogja Ipung Purwandari. Menurutnya persoalan persaingan harga makin tidak sehat hingga pajak dari bisnis ini. Dia mendesak Pemerintah Kota Jogja segera menertibkan aturan yang jelas. Ipung juga mempertanyakan ke manakah larinya pajak dari unit MHV. Apalagi menurutnya harga yang ditetapkan di bawah standar rata-rata.

“Sistemnya gimana itu yang harus ditertibkan. Temen-teman juga menanyakan itu, PHRI juga, terutama merusak harga pasar. Bagi anggota dewan ,saya ingin peningkatan pajak pendapatan daerah, dengan adanya MHV juga akan kami tertiibkan, Pemkot harus tertibkan, agar haknya sama, pajak dan lain lain,” jelasnya.

Sementara itu salah satu pemilik hotel di Jogjakarta Bagus Ardi Baliantoro mengatakan, para pemilik hotel juga mengaku keberadaan Manajemen Hotel Virtual ini akan menggerus usaha hotel lokal di Jogja. Selama ini, lanjut dia, pelaku perhotelan lokal di Jogja mengandalkan keotentikan serta  kekhasan produk hotel seperti kuliner, properti maupun suasana khas Jogja.

“Ya jadi kami memang dengan adanya online-online (MHV) itu tergerus juga, pasti tergerus, namun kami harus memasarkan produk kami sendiri sebagus mungkin. Orang harus tahu sesuatu yang bagus dan pintar-pintar memasarkannya,terutama keberadaan kami secara online maupun offline,” tuturnya.