RADAR JOGJA – Peta politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mulai terlihat jelas. PDI Perjuangan (PDIP) dan PKB memastikan komunikasi intensif yang mereka bangun belakangan ini segera memasuki fase akhir. Kedua partai politik (parpol) itu tinggal menunggu keputusan DPP masing-masing perihal siapa yang akan diusung sebagai pasangan bakal calon bupati-wakil bupati (bacabup-bacawabup) pada Pilkada Bantul 2020.

“Kita akhirnya hanya bisa memohon Mbak Megawati (Ketua DPP PDIP) dan Bapak Muhaimin Iskandar (Ketua DPP PKB) bisa menindaklanjuti proses yang telah dilakukan di bawah,” jelas Ketua DPC PKB Bantul Abdul Halim Muslih usai acara pertemuan antara Jajaran DPC PKB Bantul dan DPC PDIP Bantul di salah satu rumah makan di Jalan Parangtritis, Selasa (4/2).

Kendati begitu, politikus yang juga wakil bupati Bantul ini enggan membocorkan nama-nama yang akan diusung sebagai pasangan bacabup-bacawabup hasil koalisi antara PDIP-PKB itu. Halim berkelit keputusan di tangan DPP.

“Kami taat asas. Penentu akhir adalah DPP,” kelitnya.

Namun, informasi dari internal PDIP maupun PKB kompak menyebut koalisi ini sepakat mengusung Halim sebagai bacabup dan Ketua DPC PDIP Bantul Joko B Purnomo sebagai bacawabup. Sinyalemen ini kian diperkuat dengan sikap Halim.

“Nggak kelihatan sakinah mawaddah sekalian?” seloroh Halim ketika disinggung perihal dirinya dan Joko B Purnomo yang kerap tampil kompak dan serasi dalam beberapa kesempatan.

JP, sapaan akrab Joko B Purnomo, memastikan koalisi yang dibangun PDIP dan PKB bermuara kepentingan rakyat. Tanpa embel-embel transaksional.

“Baik transaksi finansial maupun jabatan,” tegasnya.

Dasar koalisi itu, JP menegaskan, untuk mengembalikan khittah demokrasi. Agar demokrasi terbebas dari berbagai kepentingan di luar kerakyatan. (zam/tif)