MAGELANG – Tahun ini masyarakat akan menghadapi tahun politik dengan dua pagelaran pesta demokrasi. Yaitu pemilihan bupati Magelang dan gubernur Jawa Tengah. Pada momen ini, kepolisian diminta bersikap netral.
“Bagi segenap anggota Polri, jaga komitmen dan netralitas. Jangan terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” kata Kapolres Magelang AKBP Hari Purnomo kemarin (5/1).
Ia menyampaikan hal ini saat gelar pasukan Operasi Mantap Praja Candi 2018 dalam pengamanan pilkada serentak tahun ini. Berbagai satuan personel dikumpulkan di Lapangan Sawitan. Polres Magelang melibatkan 825 personel, dibantu anggota TNI, Linmas dan instansi samping.
“Mengamankan sebanyak 2.625 TPS,” jelas Hari. Ia menegaskan, seluruh personel harus bisa menjaga netralitas. Khususnya para penyelenggara pilkada dengan tidak berpihak ke kelompok tertentu.
Kepada seluruh personel Polri yang ditugaskan, diminta proaktif dan terus memperkokoh sinergi. Antara polisi dengan penyelenggara pilkada, TNI, masyarakat dan mitra keamanan lain dalam rangka mendukung kesuksesan pilkada serentak 2018.
“Perlu kita cermati pada pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 di Kabupaten Magelang, terdapat berbagai potensi kerawanan. Dan ini memerlukan perhatian serius kita semua,” jelasnya.
Sementara Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Magelang Habib Shaleh mengungkapkan, ada lima kecamatan yang masuk daerah rawan konflik. Yaitu Ngablak, Pakis, Salaman, Borobudur, dan Muntilan.
Dari lima kecamatan ini, memiliki bentuk kerawanan yang berbeda-beda. “Ada yang jumlah hasil suara pemilu sebelumnya lebih banyak dari jumlah pemilih,” jelasnya.
Selain itu, ada juga Kecamatan Borobudur yang sering menjadi ajang kampanye dari daerah luar. Untuk antisipasi kerawanan ini, Panwaskab Magelang meminta kepada Panwascam berkoordinasi dengan instansi lain. (ady/laz/mg1)
