JOGJA– Sementara itu Gubenur HB X memaparkan, Pemprov DIJ telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 279,2 miliar dengan realisasi Rp 269,9 miliar. Angka itu setara dengan 96,2 persen, meliputi 28 program dan kegiatan selama setahun.
”Dapat dilihat jumlah penduduk miskin selama dua semester terakhir, September 2016 sampai September 2017, telah mengalami penurunan angka,” jelas HB X. Di mana pada September 2016 jumlah penduduk miskin DIJ sebesar 488,83 ribu, dan turun menjadi menjadi 466,33 ribu di September 2017. ”Ada penurunan sebanyak 22,5 ribu orang,” ungkapnya.
HB X menegaskan menjadikan isu kemiskinan menjadi salah satu tematik pembangunan dalam Rancangan Kerja Program Daerah (RKPD) 2018. Upaya tematik ter-sebut sebagai bentuk penguatan dalam penanggulangan kemiski-nan. Salah satu caranya melalui kordinasi lintas sektor dan orga-nisasi perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan juga pengangguran.
Dikatakan, kemiskinan bukan hanya kewenangan satu OPD saja, seperti yang selama ini ada di Dinas Sosial. OPD lain di bidang perekonomian, tenaga kerja, pendidikan dan pemberdayaan ma-syarakat harus ikut terlibat dalam pengurangan kemiskinan.
”Kami akan lakukan penajaman desain program dan kegiatan pada 15 kecamatan, sehingga upaya yang akan dilakukan bisa lebih tepat sasaran. Kemudian menjalin kesepakatan dengan pemkab dan pemkot terkait besaran kontribusi,” jelasya. (bhn/laz/ong)
