JOGJA – Terlalu lama mangkrak tanpa fungsi, Pelabuhan Tanjung Adikarta di Kulonprogo menjadi sorotan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti. Susi menyayangkan hal itu. Menurutnya, pelabuhan di pantai selatan penting untuk distribusi ikan dan bersandar kapal-kapal besar. “Saya sedih pembangunan pelabuhan (Tanjung Adikarta, Red) di Jogjakarta belum selesai-selesai,” sindirnya ketika menjadi pembicara rapat kerja pengendalian pembangunan triwulan II 2018 Pemprov DIJ di Hotel Grand Inna Malioboro, Rabu (1/8).

Susi mengingatkan, minimnya jumlah pelabuhan di Indonesia menjadi masalah utama yang dialami nelayan di pantai selatan Jawa. Karena tak ada akses untuk kapal besar bersandar. Distribusi ikan pun menjadi sulit. Padahal, kata Susi, peran pelabuhan di pantai selatan Jawa, khususnya DIJ, sangat penting untuk menangkap potensi perikanan. “Ada tuna, kakap merah, dan ikan-ikan eksotik itu sangat banyak di Samudera Hindia,” ucapnya.

Kendati demikian, Susi mengaku mafhum. Karena membangun pelabuhan di pantai selatan Jawa tidaklah murah. Kondisi gelombang tinggi menuntut konstruksi yang kuat. Maka, pembangunan konstruksi pelabuhan biayanya mahal.

“Ini tidak bisa main-main. Tak bisa hanya mengandalkan dermaga. Ini juga dalam lima tahun akan habis,” katanya.
Solusinya, koordinasi antarkementerian harus ditingkatkan. Misalnya, kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan jalan di kawasan pelabuhan. “Kalau pelabuhan tidak ada jalan, maka pelabuhannya mangkrak,” ingatnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIJ Bayu Mukti Sasongka berdalih, pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarta masih dalam tahap studi pembaruan. Tahap ini diperkirakan selesai tahun ini. Kemudian dilanjutkan dengan kajian detail sekitar enam bulan. Kajian tersebut untuk menentukan nilai biaya yang diperlukan serta pengelolaannya. Berdasarkan perhitungan sementara, kata Bayu, biaya konstruksi saja bisa menelan dana hingga Rp 400 miliar.

“Nanti kami tawarkan untuk pengelolanya. Bisa BUMD, BUMN, atau swasta,” ujar Bayu di sela acara yang sama. “Seperti yang Bu Susi bilang, anggarannya lintas kementerian. Yang membangun break water itu kan Kementerian PUPR, kami urusan pelabuhannya,” tambahnya.
Bayu menyebutkan, fasilitas darat berupa jalan akan dibiayai APBD. Sedangkan pembuatan kolam menggunakan APBN dan APBD sudah selesai sekitar 90 persen. “Tempat pelelangan ikan (TPI) juga sudah siap,” klaimnya.
Hal lain yang masih menjadi persoalan adalah pembangunan break water yang terkendala sedimentasi. Ini yang menyebabkan kapal-kapal tak bisa masuk Tanjung Adikarta.

“Kalau (break water, Red) sudah diperpanjang dan tidak ada sedimen, ombaknya tentu tidak sebesar saat ini, sehingga (kapal, Red) bisa masuk,” paparnya.

Dalam perencanaan, break water diperpanjang ke barat dan timur masing-masing 200 meter. Namun belum dipastikan konstruksi break water yang akan dibangun seperti apa. “Ada yang menawarkan semacam balon diisi pasir, baru dikasih tetrapot itu lebih hemat (biaya, Red),” katanya.

Bayu optimistis, proyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarta bakal melibatkan banyak investor. Apalagi lokasinya berdekatan dengan New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang juga dalam tahap pembangunan.
“Fishing ground-nya juga tidak jauh. Nanti ikan langsung dialihkan ke pesawat, beberapa jam sudah bisa sampai Jepang,” ujarnya.

Ke depan, lanjut Bayu, Pemprov DIJ juga berencana menjajaki kerja sama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk mengakses sumber pembiyaan ke vendor. (tif/yog/mg1)