KULONPROGO – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIJ dan Komisi D DPRD DIJ menggelar sosialisasi pemahaman gender. Acara digelar di Desa Banjarsari, Samigaluh (14/3).

Kepala Seksi Data Informasi Gender, dan Kerjasama, DP3AP2 DIJ, Arif Nasirudin mengatakan, kegiatan merupakan rangkaian yang menyasar 75 desa sesuai yang dianggarkan di tahun 2019. Bagian pertama, dilaksanakan hingga Maret 2019 di 45 desa. Termasuk di Kulonprogo.

“Tujuannya mendorong pangarusutamaan gender (PUG) di desa. Implementasi pertama yakni keluarga. Kegiatan ini revelan dengan program mendukung ketahanan keluarga. Terciptanya keadilan dan kesetaraan gender,” kata Arif.

Partisipasi warga perlu didorong dalam PUG. Berpartisipasi aktif pada pertemuan di desa. Khususnya untuk kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Sehingga berkait juga dengan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang telah diatur dalam UU Desa.

“Dana desa harus dikelola dengan baik. Laki-laki, perempuan, lansia, difabel, semua bisa mengakses. Dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kegiatan desa,’’ kata Arif.

Selama ini, dana desa banyak bertumpu pada kegiatan fisik. ‘’Pemberdayaan lansia, pemenuhan hak anak, dan difable, masih minim,” jelasnya.

Menurut Arif, Kulonprogo menjadi sasaran dan pilot project. Sebab perubahan sosialnya besar dengan kehadiran bandara.

“Masyarakat Kulonprogo harus disiapkan dengan kehadiran bandara. Saat bandara beroperasi akan berdampak banyak. Kesehatan keluarga dan masyarakat perlu disiapkan. Itu target kami,” ujar Arif.

Nandar Winoro dari Komisi D DPRD DIJ mengatakan, pihaknya bertugas mengawasi jalannya program. “Jika program ini bagus, dan mampu mengurai persoalan di masyarakat, ke depannya bisa kembali dianggarkan. Jangkauan diperluas,” kata Nandar.

Kasus yang berkaitan dengan gender masih cukup tinggi. Misalnya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengorbankan anak dan perempuan masing tinggi. Belum lagi persoalan tenaga kerja wanita.

Kades Banjarsari, Wagiran menyambut baik kegiatan sosialiasi gender di desanya. Desa Banjarsari dihuni 1.238 KK. Tersebar di 14 pedukuhan. Dengan topografi wilayah pegunungan, kebanyakan penduduk bekerja sebagai petani.

“Suami istri bekerja sama-sama. Tapi ada juga yang perempuan lebih produktif, dan sebaliknya. Dengan kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Wagiran.

Ignatius K. Mau dari LSM IDEA Jogja menjelaskan, kegiatan tersebut sebagai wadah berbagi pengalaman. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan. UU Desa bertujuan agar masyarakat desa lebih sejahtera. Dimana, salah satu aspek dalam UU Desa juga ada PUG.

“Partisipasi dalam pembangunan harus adil, semisal dalam musyawarah dusun atau musdes. Aspek gender itu juga menyentuh tentang kaum difable, lansia, dan anak yang masuk prioritas pembangunan,’’ kata Ignatius.

Keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan di desa masih minim. Baru sekitar 20 persen. ‘’Banyak alasan, kegiatannya di malam hari, belum lagi masalah perlindungan anak, dan aksesbilitas pengetahuan yang minim,” kata Ignatius.

Babinkamtibmas Polsek Samigaluh, A. Widiyantoko mendukung sosialiasi gander ini. Dominasi laki-laki masih tinggi. Kesetaraan gender harus lebih baik.

“Ini momen yang baik. Kendati kasus KDRT di sini minim, sosialiasi ini sangat membantu tugas kami melakukan penyuluhan,” kata Widiyantoko. (*/tom/a11/iwa/fj/mg2)