PROBLEM: Pintu masuk menuju pantai yang dikelola Pokdarwis, Pantai Gesing, Pdukuhan, Bolang, Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Gunungkidul. (GUNAWAN/RADAR JOGJA)
GUNUNGKIDUL – Persoalan dobel retribusi di objek wisata Pantai Gesing, Girikarto, Panggang, Gunungkidul, sampai ke wakil rakyat. Anggota DPRD Gunungkidul menyoroti realitas tersebut.
Wakil rakyat menuding Pemkab Gunungkidul punya andil. Selama ini pemkab lamban dalam merespons potensi konflik.
Anggota DPRD Gunungkidul Ari Siswanto mengatakan, permasalahan antara Pokdarwis Pantai Gesing Padukuhan Bolang, Desa Girikarto, Kecamatan Panggang dengan pemerintah baru-baru ini sejatinya bisa dicegah. Itu jika pemerintah peka dengan kondisi sosial masyarakat.
“Lebih tepatnya, memahami kearifan lokal sehingga potensi konflik dapat diminimalisasi,” kata Ari.
Memang, jika diruntut pada aturan, pungutan tanpa dasar hukum yang jelas tidak diperbolehkan. Pungutan liar itu bisa berurusan dengan hukum. Dasarnya adalah mengacu Perda Kabupaten Gunungkidul No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Gunungkidul No 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
”Akan tetapi, Pemkab Gunungkidul juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar jangan sampai melebar ke mana-mana,” tegasnya.
Ari mengingatkan, ujung dari perkembangan sektor wisata harus jelas. Yakni, menyejahterakan masyarakat luas dan bukan golongan. Pihaknya optimistis masalah dobel retribusi dan berujung perselisihan dapat diatasi dengan baik.
”Pada dasarnya, setiap orang itu minta diuwongke (dihargai),” ucapnya.
Sementara itu, anggota lain DRPD Gunungkidul Maryanta menilai, selama ini Pemkab Gunungkidul kurang peka terhadap perkembangan sektor pariwisata. Animo masyarakat untuk terlibat dalam dunia wisata direspons terlambat oleh pemerintah.
”Sekarang itu, kesannya pemerintah hadir dengan retribusi ketika wisata sudah berkembang. Pertanyaannya, pemerintah selama ini sudah memfasilitasi apa kepada pengelola wisata? Pemkab lambat merespons potensi konflik,” kata Maryanta.
Anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini juga meminta pemkab jeli dengan pengorbanan pelaku wisata. Pelaku wisata yang berjuang dari awal merintis hingga menjadikan destinasi wisata dikenal luas oleh publik mestinya jangan ditinggalkan begitu saja.
”Tentu harapan kami, peran para perintis wisata diperhatikan betul. Mereka hendaknya dilibatkan secara penuh dalam pengelolaan,” ujarnya. (gun/amd/zl)
