Ini adalah periode keempat bagi Tri Nugroho menjabat anggota DPRD Kabupaten Sleman. Sudah sejak 2004 politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berkiprah di lembaga legislatif Sleman. Sesuai latar belakang pendidikannya sebagai sarjana ekonomi, Hoho, sapaannya, lebih banyak mengemban tugas di Badan Anggaran. Selama itu pula Hoho banyak menyoroti kebijakan anggaran pemerintah daerah. Terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik. Salah satunya soal anggaran pembangunan dan bantuan bagi masyarakat.
Pembangunan fisik memang masih menjadi salah satu program prioritas di Sleman. Pada APBD 2019 saja alokasi dana pembangunan infrastruktur mencapai Rp 343, 72 miliar. Sedangkan alokasi anggaran untuk menekan angka pengangguran hanya Rp 7,21 miliar. Alokasi anggaran ini untuk penyelenggaraan diklat keterampilan bagi pencari kerja serta pelatihan pertanian, perindustrian, dan perdagangan.
Hoho tak menampik pentingnya pembangunan infrastruktur. “Namun pembangunan sumber daya manusia tak kalah penting. Ini juga harus dioptimalkan,” ungkap sosok asal Dusun Sentono, Tamanmartani, Kalasan, ini.
Hoho berharap, ke depan pemerintah daerah meningkatkan anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM). Di semua sektor. Khususnya di bidang pertanian. Dalam arti luas. Termasuk peternakan dan perikanan.
Menurut Hoho, petani butuh stimulan. Namun wujudnya tak sekadar bantuan modal. Lebih dari itu harus ada pembinaan dan pendampingan. “Jadi bukan hanya diberi bantuan lalu selesai. Tapi harus ada pendampingan hingga yang didampingi itu meraih sukses,” katanya, Rabu (18/9).
Bantuan itu juga harus dikawal secara lebih masif. Dari hulu sampai hilir. Supaya tepat sasaran. Juga tepat guna. Sehingga bantuan tersebut benar-benar bisa dirasakan manfaatnya.
Kendati demikian, Hoho melihat pelaksanaan program pemberdayaan pertanian masih jauh panggang dari api. Petani hanya dijejali dengan bantuan benih dan subsidi pupuk. Tapi tidak dikawal lebih lanjut. Sehingga mereka sulit menjadi petani atau peternak profesional.
Akibatnya, solusi selalu datang terlambat saat petani mengalami gagal panen. Atau peternak gagal produksi karena hewan peliharaan banyak yang mati.
Oleh karena itu, Hoho berpendapat, pemerintah daerah perlu menyediakan dokter hewan dan ahli pertanian di tiap kecamatan. “Lebih baik lagi jika dokter dan insinyur pertanian itu ada di tiap desa,” tutur calon wakil ketua DPRD Sleman itu.
Untuk memenuhi tenaga ahli pertanian maupun dokter hewan, lanjut Hoho, pemerintah bisa menggandeng kalangan akademisi. “Jadi tidak cukup hanya PPL (penyuluh pertanian lapangan),” lanjutnya.
Keberadaan dokter hewan dan tenaga ahli pertanian diyakini bakal menjadi solusi masalah petani di wilayah Sleman. Semua persoalan pertanian akan ditangani langsung oleh ahlinya. Sekaligus mencarikan solusinya. Guna mencegah gagal panen. Sehingga angka kerugian bisa lebih ditekan. Sekalipun faktor cuaca turut menjadi penentu hasil panen. Namun setidak-tidaknya masalah itu bisa diantisipasi sejak dini. Sehingga produktivitas hasil pertanian lebih optimal.
“Jadi petani kalau menanam ya menanam. Tak perlu risau tanaman diserang penyakit. Kan ada dokter yang mengawasi,” ucap pria yang menjabat sekretaris umum DPC PKB Sleman itu. (*/yog/tif)
