RADAR JOGJA – Sampai dengan saat ini Kabupaten Gunungkidul masih mengalami defisit guru pendidik dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Jumlahnya diperkirakan mencapai 800 orang. Itu terjadi karena jumlah pensiun dan rekrutmen tidak sebanding.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkdiul Sigit Purwanto mengatakan, setiap tahun rata-rata PNS pensiun mencapai 400 orang.

Sedangkan setiap formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dibuka rata-rata 300 orang. “Tahun ini kami mengajukan 350 formasi. Namun jumlah ini masih bisa berubah,” kata Sigit Purwanto, Rabu (23/10).

Perubahan yang dimaksud adalah rekrutmen tahun ini tidak ada rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tetapi hanya untuk CPNS.

Terlebih, sampai dengan saat ini pihaknya masih menunggu peraturan resmi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen Pan RB).

”Jadi, kami masih menunggu apakah bisa dialihkan atau tidak. Sedangkan pensiun PNS rata-rata 400 orang,” ujarnya.

Kekurangan PNS terbanyak ada di bidang pendidikan, seperti tenaga guru kelas tingkat SD dan bidang kesehatan. Devisit guru PNS yang 800 orang tersebut tesebar di sejumlah wilayah.

“Defisit PNS sebagai dampak pensiun diatasi dengan merekrut tenaga harian lepas (THL),” ucapnya.

Anggota DPRD Gunungkidul Komisi A Anton Supriyadi mengatakan, persoalan devisit guru dari PNS harus disikapi dengan bijak. Oleh sebab itu pihaknya akan mengadendakan rapat bersama BKPPD. “Semoga ada jalan keluar nantinya,” kata Anton Supriyadi.

Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul Aris Wijayanto mengatakan, persoalan guru honorer kian kompleks. Itu ditambah lagi dengan sulitnya mengakses fasilitas kesehatan. Pada saat pendataan seringkali dilewatkan, padahal dari sisi pendapatan masih jauh dari UMK.

“Upaya peningkatan kesejahteraan dari pemkab melalui pemberian insentif sebenarnya sudah ada. Tapi masih jauh di bawah UMK,” kata Aris. (gun/din)