RADAR JOGJA – Menanggapi desakan musdalub, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar DIJ Marzuki Simatupang pesimitis bisa dilaksanakan. Alasannya, agenda kerja DPP saat ini sangat padat.

Antara lain, rapat pimpinan nasional (rapimnas) pada Kamis dan Jumat 14-15 November. Kemudian ada agenda musyawarah nasional (munas) pada 4-6 Desember 2019.

“Kayaknya DPP tidak akan membahas usulan musdalub. Waktunya sudah tidak ada,” kata Marzuki.

Jika sampai munas tak dibahas oleh DPP, sambung dia, maka usulan musdalub itu tak lagi relevan dilaksanakan.

Meski demikian, pengurus DPD Partai Golkar DIJ dalam posisi pasif. Marzuki berharap pengurus DPP lebih dulu mengadakan klarifikasi dengan pengurus provinsi sebelum mengambil langkah-langkah ke depan.

“Kami tidak bisa banyak komentar, karena kami yang dituntut. Pelaksanaan musdalub sepenuhnya otoritas DPP,” tegasnya.

Marzuki merupakan salah satu pengurus yang dikenal dekat dengan HS. Dia yang bersuara vokal menolak manuver Persaudaraan Pemuda Golkar (PPG) yang lebih dulu menuntut musdalub. “PPG tidak ada dalam struktur partai,” ucap Marzuki.

Sebelumnya HS menilai munculnya tuntutan musdalub sebagai dinamika dalam organisasi. Apalagi partainya saat ini hendak menggelar munas. “Itu biasa terjadi dalam setiap organisasi,” kata HS. (kus/riz)