RADAR JOGJA – Pemkab Gunungkidul terus berupaya menambah jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan. Untuk mewujudkan kepentingan itu, pemkab mengucurkan anggaran pendapatan belanja daerah sebesar Rp 69 miliar. Tercatat, dari total penduduk 757.169 jiwa, kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 95,27 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Sri Suhartanto mengatakan, pada 2020 total anggaran penanggulangan kemiskinan mencapai Rp 94,32 miliar. Alokasi terbanyak digunakan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. ”Jumlahnya mencapai Rp 69 miliar,” jelasnya, Rabu (8/1).

Dia menjelaskan, anggaran sudah diketok dan melekat di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Jika dibandingkan dengan alokasi pada2019, nominalnya mengalami peningkatan signifikan. ”Tahun lalu dikisaran Rp 34 miliar,” ujarnya.

Menurut dia, lonjakan anggaran tahun ini tidak lepas darinaiknya besaran iuran BPJS Kesehatan. Anggaran kemiskinan banyak tersedot untuk iuran BPJS peserta bantuan iuran dengan pembiayaan pemkab. Selain membayar premi BPJS Kesehatan untuk 153 ribu jiwa, anggaran kemiskinan juga disalurkan untuk sejumlah program. Di antaranya, jamban sehat, beasiswa miskin, bedah rumah, hingga bantuan kepada kelompok usaha bersama.

Sementara itu, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Gunungkidul Immawan Wahyudi mengatakan, penurunan angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah. ”Namun, jika mengacu pada target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) 2021, penurunan kemiskinan bisa dicapai,” kata Immawan yang juga Wakil Bupati ini.

Sesuai RPJMD, pemkab menargetkan angka kesmiskinan sebesar 16,50 persen pada 2021. Immawan optimistis target itu dapat terpenuhi. Sebab, capaian pada 2019 sudah di kisaran 16,61 persen. ”Sasaran dalam RPJMD tinggal 0,11 persen,” ucapnya.

Immawan mengaku pemkab tidak bisa puas dengan pencapaian ini. Sebab, pemkab juga ingin berpartisipasi dalam upaya menurunkan anggka kemiskinan di DIJ sebesar 7 persen pada 2024. Oleh sebab itu, harus ada inovasi agar hasilnya lebih maksimal.

”Jika ingin mencapai target DIJ maka penurunan setiap tahun harus di atas dua persen,” tegasnya. (gun/amd)