RADAR JOGJA – Tak kunjung mendapatkan pasokan air dari Selokan Mataram, sejumlah petani di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, bersikap. Mereka berencana wadul kepada Sultan Hamengku Buwono X, gubernur DIJ sekaligus raja Keraton Jogja.

Mereka menduga ada penyebab yang membuat air dari Selokan Mataram tidak lagi mengaliri area persawahan mereka. Mereka menduga ada ”sabotase” dari pihak tertentu.

Ketua Forum Petani Kalasan Janu Riyanto menjelaskan, pihaknya telah mengadu ke Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO). Namun, jika tak kunjung membuahkan hasil, mereka akan menemui Sultan HB X untuk mengadu.

Sebelumnya, Kamis (9/1) lalu, sejumlah petani mengadu ke kantor BBWSSO untuk menyampaikan permasalahan ini. Sebab, aliran dari Selokan Mataram sangat penting untuk kepentingan mereka. “Kami sudah bertahun-tahun berjuang untuk hidup kami,” jelasnya.

Nah, di tengah kekhawatiran ini, para petani berencana menggelar aksi turun ke jalan dalam waktu dekat. Mereka telah berkoordinasi dengan Muspika Kalasan. Selain itu, kondisi selokan Mataram di Desa Tamanmartani, Tirtomartani, Purwomartani, sejumlah titik di Prambanan dan selatan Berbah berada dalam kondisi kering.

Menurut Janu, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian dari pihak pemerintah. Pihaknya masih melakukan koordinasi dengan kelompok tani untuk mencari jalan terbaik yang bisa diambil. “Kami bingung. Mau mengadu ke Sultan HB X, kami tidak tahu aksesnya,” keluhnya.

Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan BBWSSO Sahril mengaku pihaknya telah bersurat ke Pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam hal ini adalah DP3 Sleman.

DP3 Sleman yang akan melakukan koordinasi dengan para petani ikan yang diduga melakukan sabotase. BBWSSO masih menunggu jawaban. “Baru nanti kami mengambil langkah dan tindakan ke depan,” jelas Sahril.

Menurutnya, pemkab juga telah menyanggupi sebagai meditor. Mengingat pertanian dan perikanan berada di bawah wilayah wewenang Pemkab Sleman.

“Kami bersama DP3 akan mengurus dan mengoordinasikan petani ikan dan lahan pertanian,” ungkap Sahril. (eno/din)