RADAR JOGJA – Sektor pariwisata masih diandalkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jogja.  Saat ini kontribusi pariwisata Kota Jogja mencapai 17,46 persen. Persentase ini jauh melebihi nilai kontribusi pariwisata nasional yang hanya 4,8 persen.

Artinya jumlah ini melebihi nilai psikologi pertumbuhan wisata nasional di atas lima persen. “Kami sudah capai 17.46 persen,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja, Agus Tri Haryono disela pemaparan dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jogja 2021, di Kompleks Balai Kota, Timoho, Jumat (14/2).

Dalam sektor pariwisata pun Agus mengakui masih ada pekerjaan rumah. Terkait target pasar atau konsumen memerlukan strategi yang matang ke depan dan juga kesiapan infrastruktur. Salah satu yang krusial dalam hal ini, Agus menyebut adalah soal transportasi, kemacetan, dan air minum.

“Tematiknya kami (Kota Jogja) adalah peningkatan infrastruktur, pereknonian berbasis pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini sinkronisasi tematik ada benang merah antara RKPD pusat dan provinsi,” jelasnya.

Dia juga menyebut tematik RKPD pemerintah pusat yaitu meningkatkan investasi, daya saing industri pariwisata dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan RKPD DIJ adalah penguatan SDM unggul dan pemantapan infrastruktur strategis untuk pertumbuhan berkualitas.

Karena itu, mantan Kepala DPUPKP itu telah menyusun langkah-langkah jangka panjang dengan analisis 3A. Yaitu atraksi, amenitas, dan akses. Adapun untuk atraksi menyediakan spot atau kawasan budaya dan sejarah. Seperti Keraton, Sumbu Filosofi, Kotabaru, dan Museum, maupun Kampung berbasis budaya.

Selanjutnya adalah amenitas berupa penginapan. Dari 418 hotel yang ada di Kota 80.4 persen diantaranya adalah hotel non bintang. Selain hotel juga restoran dan PKL). Diakuinya, beberapa warung dan angkringan belum memiliki standar pada aspek higienitas maupun pangan aman. “Kami akan menuju ke sana. Jadi pramuwisata terkendali dan bersertifikasi maupun segenap fasilitas Kota,” tambahnya.

Terakhir adalah akses melalui dua stasiun Kereta Api yang padat dan sibuk yaitu Tugu dan Lempuyangan. Serta parkir Abu Bakar Ali, Beringharjo, Ngabean, Senopati yang harus ada pertambahan akses lagi dalam rangka optimasliasasi mendukung kebutuhan pariwisata Trans Jogja dan Thole. “Branding wisata Kota Jogja juga baru kita buatkan karena ini perlu,” imbuhnya.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, APBD Kota 2020 sebesar Rp 2 triliun yang harus dihabiskan untuk 52 OPD. Ini merupakan tantangan bagi Pemkot dalam merencanakan pembangunan daerah yang harus dirancang sedemikian rupa.

“Karena kalau tidak (dirancang baik) dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki, tidak bisa lari cepat. Tapi bukan berarti kami tidak bisa melakukan sesuatu dengan keterbatasan anggaran ini,” ucapnya.

HP mendorong tiga hal. Yaitu, Satu Kabar Gemilang yang berarti sasaran tunggal, langkah bersama untuk menuju gerakan efisiensi anggaran dan capaian. Tujuannya agar dalam perencanaan pembangunan sasaran tunggal harus jelas, setiap kegiatan harus tajam sehingga anggaran berpusat. “Duit yang besar kalau dibuat perencanaan program kegiatan yang tidak fokus tidak akan jadi apa-apa. Anggaran harus tonjo iso ditanjakke, roso iso dirasakke dan temoto,” pesannya. (wia/pra)