JOGJA – Pelantikan pejabat eselon II a di lingkungan Pemprov DIJ Jumat (12/1) sedikit diwarnai kejutan. Meski nama-nama pejabat yang dilantik Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X tak ada yang berubah (Radar Jogja, Jumat 12/1), bocoran tentang jabatan yang mereka sandang ada yang mengalami pergeseran.
Moedji Rahardjo, misalnya. Kepala badan pendidikan dan pelatihan (diklat) ini sempat disebut-sebut bakal menduduki jabatan baru sebagai kepala dinas koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) menggantikan Tri Saktiyana yang digeser menjadi kepala dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag). Ternyata HB X lebih memilih Moedji sebagai staf ahli gubernur bidang ekonomi dan pembangunan. Sementara kursi jabatan kepala dinas koperasi dan UMKM dibiarkan lowong.
Selanjutnya Monika Nur Lastiyani. Perempuan yang pernah menjabat kepala balai layanan perpustakaan badan perpustakaan dan arsip daerah (BPAD) ini kerap dirumorkan bakal naik tingkat di lembaga yang sama menggantikan Budi Wibowo. Sementara Budi didaulat menjadi Assekprov Perekonomian dan Pembangunan. Belakangan informasi yang beredar berubah. Sumber Radar Jogja di Kepatihan memberi bocoran bahwa Monika akan didapuk mengepalai badan diklat. Faktanya justru informasi awal yang benar. Monika dilantik menjadi kepala BPAD DIJ. Sedangkan jabatan Budi tetap sesuai skenario awal sebagai Assekprov Perekonomian dan Pembangunan.
Demikian pula Kuncoro Cahyo Aji. Widyaiswara atau fungsional di badan diklat ini santer disebut bakal menduduki jabatan kepala BPAD. Ternyata dia tetap dipertahankan di lembaga lamanya dan mengisi jabatan kepala badan diklat.
Selain Moedji, Monika, dan Kuncoro, nama-nama yang pernah disebut bakal mengisi lowongan jabatan eselon II a yang lowong juga sesuai skenario. Tri Saktiyana sebagai kepala disperindag, sedangkan Benny Suharsono mengisi jabatan sekretaris DPRD. Jabatan lamanya sebagai kepala biro tata pemerintahan kini diisi Sukamto, yang sebelumnya menjabat kepala bidang penyelesaian masalah pertanahan dinas pertanahan dan tata ruang.
Selanjutnya Biwara Yuswantana, mantan kepala bidang pemerintahan badan perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda) ini menduduki jabatan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Lalu Bayu Mukti Sasongko. Dia kini menjabat kepala dinas kelautan dan perikanan (DKP). Jabatan lama Bayu sebagai kepala bidang bina usaha DKP. Dia kini menduduki jabatan baru sebagai kepala dinas perindustrian dan perdagangan.
Dalam kesempatan itu HB X mengingatkan para pejabat terlantik untuk siap menghadapi tantangan ke depan. Khususnya dalam penanggulangan kemiskinan DIJ. HB X meminta setiap pejabat eselon bisa membawa organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing untuk saling bersinergi mewujudkan Jogjakarta istimewa. “Sudah bukan saatnya OPD bekerja sendiri-sendiri dengan semangat egoisme sektoral,” pesan HB X.
Setiap OPD harus melakukan koordinasi, integrasi, sinergi, dan simplikasi melalui strategi silang dan lintas batas. Yaitu silang kelembagaan dan silang birokrasi serta silang keruangan serta kewilayahan.
Pimpinan OPD, lanjut HB X, bukanlah orang yang duduk di balik meja. Pimpinan OPD harus responsif terhadap perubahan lingkungan. Dengan begitu setiap kebijakan yang diterapkan bisa disesuaikan dengan perubahan tersebut.
“Semua itu dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar warga yang akan dicanangkan sebagai program prioritas lima tahun ke depan,” katanya.
Khusus kepada Tri Saktiyana, HB X menaruh harapan besar. Disperindag diminta lebih inovatif meningkatkan kapasitas UMKM di DIJ. Terutama untuk menggenjot ekspor. “Pemberdayaan UMKM harus ada titik singgung dengan penanggulangan kemiskinan,” pintanya.
Sedangkan Bayu Mukti Sasongka diminta membangkitkan kesadaran masyarakat dalam budaya bahari bersama kelompok tani dan nelayan.
Jabatan sekretaris DPRD DIJ yang disandang Benny Suharsono juga cukup prestisius. Terlebih sekretaris dewan (sekwan) menjadi sentral komunikasi kreatif antara legislatif dan eksekutif. HB X mengibarat jabatan sekwan seperti radiator yang bergungsi menjaga mesin yang panas agar volume air di dalamnya tetap normal. Sebagai ujung tombak wakil pemerintah di gedung parlemen, sekwan diminta menjaga netralitas. Terlebih 2018 adalah tahun politik.
Selain jabatan kepala dinas koperasi dan UMKM, posisi kepala dinas pekerjaan umum perumahan dan energi sumber daya mineral (PUP ESDM) juga dikosongkan. Jabatan kepala dinas PUP ESDM dipercayakan kepada M.Mansur sebagai pelaksana tugas (Plt).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIJ Agus Supriyanto berdalih, kekosongan jabatan tersebut disebabkan tidak terpenuhinya syarat saat proses lelang jabatan. “Yang mendaftar cuma dua orang. Seharusnya kan minimal tiga,” kata Agus.
Untuk mengisi posisi lowong harus dibentuk lagi panitia seleksi. Langkah itu membutuhkan waktu untuk proses seleksi dan penganggarannya.
Terpisah, Biwara mengaku jabatan barunya di BPBD DIJ sebagai sebuah tantangan. “Langkah pertama tentunya melanjutkan program dari kepala sebelumnya, sambil membuat terobosan-terobosan kedepan,” katanya.
(bhn/yog/mg1)
