KULONPROGO – Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo disebut-sebut diangkat menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Informasi itu berdasarkan Keputusan Presiden RI tertanggal 30 April lalu yang beredar di media sosial.

Dalam petikan Surat Kepres (SK) Nomor 33/TPA Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan BKKBN, yang beredar, Hasto diangkat oleh Presiden RI Joko Widodo menjadi Kepala BKKBN. Namun dalam surat tersebut hanya ditandatangani Deputi Bidang Administrasi Sekretaris Kabinet Farid Utomo. Bukan tandatangan Presiden Joko Widodo.

Kebenaran terkait Kepres tersebut masih jadi tanda tanya. Dalam SK tersebut disebutkan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada 30 April lalu. Tapi Hasto sendiri pada 5 Mei lalu masih terlihat menyambut kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Gubernur DIJ Hamengku Buwono X saat mendarat di Yogyakarta Internasional Airport 5 Mei lalu.

Bupati yang juga dokter kandungan itu sendiri belum bisa dikonfirmasi terkait hal itu. Ajudan bupati mengatakan Hasto masih dalam perjalanan dari Jakarta. Orang-orang di sekitar Hasto pun belum berani memastikan.

Sekretaris Daerah Pemkab Kulonprogo Astungkoro menolak berkomentar terkait hal itu. Alasannya belum menerima dokumen resmi. “Maaf, sampai sekarang kami belum terima dokumen tersebut,” jelasnya melalui aplikasi WhatsApp, Kamis (9/5).

Keponakan Hasto, Heri Widada juga mengungkapkan hal senada, pihak keluarga bupati sejauh ini belum berani memastikan kebenaran surat tersebut. “Bapak hanya pesan untuk menunggu dulu, karena belum menerima surat resmi yang asli, kalau belum ada surat resmi ya itu bisa dibilang hoaks,” ujarnya.

Jajaran pejabat di Pemprov DIJ pun mengaku baru sebatas tahu dari copy SK yang beredar di media sosial. Sekprov DIJ Gatot Saptadi memilih menunggu surat resmi dari Sekretariat Negara. “Secara resmi belum ada. Saya nggak berani berandai-andai sebelum terima surat resmi dari Setneg,” ujarnya. (tom/pra/by)