JOGJA – DPW PKS DIJ mengusulkan ke DPP PKS untuk konsisten menjadi oposisi dalam pemerintahan mendatang. Itu sebagai upaya check and balance terhadap pemerintahan yang ada. Sekaligus tetap bersikap kritis.
“DPW PKS DIJ DIJ sepakat bulat meminta DPP PKS konsisten di luar pemerintahan itu sebagau bentuk konsistensi tidak mendukung pasangan calon 01,” ujar Ketua DPW PKS DIJ Darul Falah disela syawalan PKS DIJ di kantor DPW PKS DIJ Minggu (30/6).
Menurut dia, setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak semua permohonan paslon 02, sudah seharusnya pendukungnya untuk menerimanya. Termasuk dengan menolak untuk bergabung dengan koalisi Paslon 01. “Keputusan akhir tetap di Majelis Syura, apapun keputusannya kami ikuti. Tapi masukkan kami (PKS DIJ) tetap oposisi,” tuturnya.
Anggota DPR RI dari dapil DIJ Sukamta menambahkan, oposisi bukan berarti anti pemerintahan. Karena ada oposisi di parlemen DPR RI. Salah jika dicap oposisi itu makar. Menurut dia, oposisi layaknya dua petinju yang bertarung di dalam ring. Ada batasan pertarungan hanya di dalam ring.
“Silakan baku pukul sesuai aturan, tapi hanya di ring tinju itu saja. Di luar ring sudah dilarang. Tidak asyik kan kalau petinju bertarung tidak ada lawannya,” kata Sukamta.
Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menilai jika tidak ada oposisi, yang dirugikan justru masyarakat. Hasil pilpres lalu, Paslon 01 memperoleh sekitar 80 juta suara, sedang Paslon 02 sebanyak 65 juta suara. Jika semua di pemerintahan, lanjut dia, tidak ada yang menyuarakan suara 65 juta pemilih yang tidak mencoblos paslon 01. “Kalau semua di pemerintahan tidak ada yang mewakili 65 juta tidak bagus untuk demokrasi,” katanya.
Anggota Komisi 1 DPR RI itu juga menilai pilihan menjadi oposisi juga untuk menegakkan budaya politik. Seperti sudah menjadi lazimnya, hasil pilpres, yang meraih suara terbanyak ada di pemerintahan,sedang yang tidak menang diluar pemerintahan. “Nothing personal dengan Jokowi, tapi hanya menegakkan budaya politik,” tegasnya. (cr8/pra/ong)
