LOLOS ADMINISTRASI: Pelamar lima JPT Pratama mendapatkan penjelasan teknis dari pansel yang diwakili Inspektur Achmad Kadir di Aula BKD, Senin (19/8) . (BUDI AGUNG/RADAR JOGJA)
PURWOREJO – Sebanyak 23 nama dinyatakan lolos seleksi adminitrasi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemkab Purworejo. Meskipun bisa diikuti pejabat dari luar daerah, tidak ada satupun peminat luar yang masuk.
Mereka akan dilakukan seleksi untuk mengisi lima JPT Pratama yang dilelang, yakni kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo), Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Din KUKMP), Dinas Perhubungan (Dinhub), Dinas Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinperkimtan), dan Dinas Pertanian Perkebunan Kelautan dan Perikanan (DPPKP). Pengumuman lelang jabatan dibuka sejak 31 Juli hingga 14 Agustus 2019.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purworejo drg Nancy Megawati Hadisusilo mengungkapkan, dari seluruh pendaftar yang ada dinyatakan telah memenuhi kelengkapan berkas administrasi. Mereka berhak lolos untuk mengikuti tahapan berikutnya.
“Hari ini (Senin, Red), seluruh peserta dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan teknis dari panitia seleksi,” kata Nancy Senin (19/8).
Dijelaskan, dari ke-23 nama yang ada, 9 orang di antaranya mendaftarkan diri untuk dua formasi. Ketentuan yang ada memang membolehkan satu orang mendaftarkan untuk dua formasi.
“Yang meminati Din KUKMP dan Dinperkimtan ada 8 nama, sedang Kominfo dan DPPKP ada 6 nama. Paling sedikit Dinas Perhubungan dengan 5 orang. Secara prinsip telah memenuhi syarat karena lebih dari 3 nama,” tambah Nancy.
Dikatakan, dari prosesi yang ada, seleksi JPT Pratama ini akan selesai Oktober nanti. Panjangnya waktu ini karena seluruh peminat harus mengikuti beberapa tahapan seleksi seperti penulisan karya tulis, uji gagasan tertulis, paparan dan wawancara, serta penilaian kompetensi atau assesmen. “Penilaian kompetensi akan dilakukan bulan September akhir hingga awal Oktober,” katanya.
Disinggung masih adanya pejabat dari JPT Pratama yang dilelang, Nancy mengatakan, ketentuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memang membolehkan hal tersebut. Ini dimaksudkan agar tidak ada kekosongan jabatan terlalu lama.
“Enam bulan sebelum JPT Pratama itu memasuki pensiun sudah boleh dilelang. Di Purworejo ada dua orang yakni Kepala Dinhub Pak Agus Budi Supriyanto dan Kepala Dinperkitan Pak Susanto. Dan pelatihan dari hasil seleksi ini dilakukan saat keduanya sudah purna,” katanya. (udi/laz/zl)
