JOGJA – Meski naik, kucuran dana keistimewaan (Danais) yang diterima Pemprov DIJ untuk tahun anggaran 2020 nanti tidak sesuai harapan. Hanya naik sekitar Rp 120 miliar, dari kucuran danais 2019 ini yang Rp 1,2 triliun. Menjadi Rp 1,32 triliun.

Padahal usulan yang diajukan Pemprov DIJ sebesar Rp 2,5 triliun. Sebagai konsekuensinya, Pemprov DIJ akan melakukan revisi program yang sudah disusun sebelumnya. Seperti diketahui, untuk penyusunan anggaran danais dilakukan dua tahun sebelumnya.

Paniradya Keistimewaan Beny Suharsono menjelaskan, pada 2020 pemprov menyiapkan kerangka usulan danais sebesar Rp 2,59 triliun. Namun, pagu definitif dari pemerintah pusat ditetapkan danais 2020 hanya mendapatkan tambahan Rp 120 miliar dari danais yang dikelola tahun ini.

“Dengan begitu akan ada sejumlah program yang harus direvisi, karena ada Rp 1,3 triliun yang tidak disetujui,” kata Beny kemarin (20/8).

Menurut dia, pemprov akan menata kembali program terkait penggunaan danais di 2020 dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pusat. Padahal, lanjut dia, usulan danais 2020 sebesar Rp 2,59 triliun sudah sesuai dengan kebutuhan.

Terutama yang ditujukan pada program pengentasan kemiskinan di DIJ. Dia mencontohkan, salah satu program yang mendesak pembangunan jalur jalan lingkar selatan (JJLS). “Harapannya JJLS mampu membuka akses di kawasan selatan DIJ,” jelas mantan Sekretartis DPRD DIJ itu.

Selain itu, di 2020 mendatang juga akan dilakukan penguatan danais hingga wilayah desa. Program yang telah dijalankan yakni bantuan alokasi khusus (BAK) bagi kabupaten. Saat ini, baru dua kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo yang telah mendpaatkan BAK.

“Ke depan pada 2020 seluruh kabupaten kota di DIJ sudah bisa menerima dana DAK, sehingga danais bisa dirasakan hingga tingkat pedukuhan,” kata Beny yang pernah menjabat sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan Setprov DIJ itu.

Sementara anggota komisi C DPRD DIJ Anton Prabu Semandawai mengatakan dengan penerimaan danais tidak sesuai dengan yang diusulkan, pemprov harus bisa memproyeksikan danais untuk proyek-proyek yang tepat sasaran untuk masyarakat. Program yang terpenting, jelasnya, yang lebih dapat memberdayakan masyarakat, sehingga bisa mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan di DIJ.

Dia pun mengkritik penyusunan anggaran danais yang selama ini tidak pernah melibatkan legislatif. Pun dalam pengawasannya. Sehingga dia mewanti-wanti Pemprov DIJ untuk menyusun anggaran yang tepat.

“Infrastruktur dan pemberdayaan desa wisata akan sangat baik. Karena dampaknya cukup terasa ketimbang hanya menggelar pertunjukan semata,” jelas pria yang disebut-sebut akan menjadi Wakil Ketua DPRD DIJ periode 2019-2024 itu. (bhn/pra/fj)